Kemkominfo Identifikasi 175 Konten Hoaks Sepanjang Januari 2019

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) baru saja mengumumkan telah mengidentifikasi 175 konten hoaks yang tersebar di internet dan media sosial sepanjang Januari 2019. Adapun pemantauan itu dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Infomatika.

Berdasarkan pemantauan, rata-rata ditemukan empat sampai enam konten hoaks yang membahas beragam isu. Dari siaran pers resmi Kemkominfo, Rabu (6/2/2019), jumlah hoaks paling banyak ditemukan pada 22 Januari, yakni 11 konten.

Salah satu hoaks paling banyak yang beredar selama Januari 2019 adalah seputar Pemilihan Umum dengan jumlah mencapai 81 temuan. Beberapa hoaks tersebut di antaranya adalah temuan tujuh kontainer surat suara di Tanjung Priok, isu PKI, ijazah, hingga simbol jari.

Sementara hoaks yang berkaitan dengan peristiwa sebanyak 22 konten. Sejumlah hoaks terkait peristiwa ini termasuk aksi bunuh diri di Sukorajo, video orang yang hidup kembali setelah dimakamkan empat hari, dan pembayaran biaya pendidikan dengan OVO mendapat cashback 60 persen.

Dari sisi pemerintahan, hoaks yang beredar mencapai 13 konten. Hoaks tersebut berisi informasi bahwa Kementerian Agama memberi lampu hijau pada LGBT, pengangkatan honor K2 menjadi PNS, razia STNK, termasuk lowongan kerja di rumah sakit.

Hoaks seputar isu agama juga ditemukan ada sebanyak sembilan konten. Mulai dari informasi berkaitan dengan muslim Ughyur, larangan salat jumat di perusahaan Tiongkok, hingga ceramah Kyai Said Aqil Siradj dalam acara internal Muslimat Nadhatul Ulama (NU).

Persoalan bencana alam, makanan, hingga tokoh publik juga tidak luput dari hoaks. Informasi palsu seputar bencana alam berkaitan dengan angin kencang di Ancol, potensi gempa 8SR, banjir katulampa, sampai gempa susulan di Jawa Barat.

Untuk tokoh publik yang paling banyak dimunculkan dalam hoaks sepanjang Januari 2019 adalah Presiden Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Ustadz Arifin Ilham. Selain itu, ada hoaks tentang main ponsel menyebabkan mata bengkak dan pemblokiran SMS.

Kemkominfo pun mengimbau warganet dan pengguna media sosial termasuk aplikasi chatting tidak menyebarluaskan hoaks dalam bentuk apapun. Karenanya, warganet diminta untuk melaporkan keberadaan hoaks melalui aduankonten.id atau akun @aduankonten.

Sejak Agustus 2018 hingga Januari 2019, Kemkominfo menerima laporan 43 konten hoaks yang disebarkan lewat aplikasi pesan WhatsApp (WA).

Sementara berdasarkan rekapitulasi, sepanjang tahun 2018 Kemkominfo menerima 733 aduan hoaks yang disebar lewar aplikasi WA. Demikian sebagaimana dikutip Tekno Liputan6.com dari siaran pers Kemkominfo, Rabu (23/1/2019).

Hasil pemantauan Direktorat Pengendalian Aplikasi dan Informatika Ditjen Aptika, aduan terbanyak terjadi pada Oktober 2018. Saat itu Kemkominfo menerima 16 aduan konten hoaks yang disebar lewat WA.

Kemudian, di bulan Agustus 2018 Kemkominfo menerima dua laporan konten hoaks, September ada 5 aduan konten hoaks, November sebanyak 8 laporan hoaks, dan Desember ada 10 aduan konten hoaks.

Sementara, hingga 21 Januari 2019, ada dua laporan konten hoaks yang disebar lewat WA.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kemkominfo Ferdinandus Setu mengatakan, pengelolaan pengaduan konten negatif yang disebar lewat aplikasi pesan sudah dilakukan sejak 2016.

"Pada 2016, terdapat 14 aduan konten, di mana konten terbanyak yang dilaporkan adalah konten dalam kategori separatisme dan organisasi berbahaya," kata Nando dalam keterangannya.

Selanjutnya pada 2017, jumlah aduan mengalami peningkatan menjadi 281 aduan. Konten paling banyak dilaporkan adalah konten penipuan dengan jumlah laporan sebanyak 79 laporan.

Pada 2018, Kemkominfo menerima 1.440 aduan konten negatif. Dari jumlah tersebut, yang masuk sebagai konten hoaks sebanyak 733 laporan.

(Dam/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: