Gerakan Demokrasi dan Antikorupsi Ramaikan Petisi Online

Liputan6.com, Jakarta - Gerakan sosial di platform petisi online, Change.org, juga diramaikan dengan kampanye bertema demokrasi dan antikorupsi pada tahun lalu. Hal ini berbeda dengan 2018 yang didominasi kampanye bertema lingkungan.

Dikutip dari keterangan resmi Change.org, Sabtu (18/1/2020), tren kampanye pada tahun lalu sejalan dengan momentum pemilihan presiden dan legislatif. Selain itu, juga didorong dengan adanya aksi besar-besaran bertajuk #ReformasiDikorupsi yang menolak beberapa undang-undang yang dinilai tidak demokratis pada penghujung 2019.

Petisi-petisi terkait gerakan #ReformasiDikorupsi terangkum dalam laman reformasi dikorupsi-change.org, dan berhasil menggalang lebih dari 2,3 juta suara dari total 8 petisi.

Salah satu petisi yang paling populer adalah #SemuaBisaKena, yang berhasil mendapatkan kemenangan dan dukungan lebih dari 1 juta tanda tangan masyarakat. Petisi ini menjadi salah satu kanal yang digunakan publik untuk menyuarakan gelombang penolakan besar, sehingga DPR RI membatalkan RKUHP yang kontroversial.

Petisi mengenai penolakan Revisi UU KPK dan Calon Pimpinan KPK yang dinilai kontroversial, dan dapat melemahkan KPK juga banyak mendapat dukungan publik.

"Gerakan sosial terkait demokrasi dan antikorupsi meningkat, karena situasi politik di Indonesia yang juga sedang diuji. Mulai dari pergantian masa jabatan wakil rakyat hingga dinamika pemilihan presiden," ujar Direktur Kemitraan Change.org Indonesia, Desmarita Murni.

"Selain gerakan sosial pada isu demokrasi dan antikorupsi, maraknya kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah juga menjadi perhatian warganet sepanjang tahun 2019," lanjut Desma.

Perhatian warganet tersebut dapat dilihat dari respon yang muncul di Change.org. Lebih dari 763 ribu warganet bersuara lewat gerakan kebakaranhutankapanselesai.org, melalui sedikitnya 4 petisi besar yang menyuarakan soal kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Kategori petisi terpopuler lainnya antara lain tentang hak anak, perlindungan hewan, dan hak asasi manusia.

Petisi #UntukJonidanJeni, yang dimulai oleh LBH Apik untuk meminta keadilan terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur ini berhasil mencapai kemenangan dengan 398 ribu pendukung.

"KPAI mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap laporan pelanggaran hak anak. Namun harus juga memperhatikan dampak dibukanya identitas korban dan pelaku di media," tutur Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyarti.

Sepanjang 2019, target petisi dari para pengguna Change.org masih banyak ditujukan kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo yang menempati urutan pertama dengan lebih dari 6 juta tanda tangan.

Beberapa petisi populer lainnya yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo antara lain petisi "Pecat PNS yang terbukti korupsi", "Hukum Penembak Orangutan Hope", dan "Tolak Revisi UU KPK" #ReformasiDikorupsi.

Petisi lain yang juga paling banyak disuarakan oleh warganet pada tahun lalu ditujukan kepada Polda Kalimantan Barat karena petisi #JusticeForAudrey.

Change.org pada 2019 melihat semakin banyak orang yang berani menyuarakan kepeduliannya terhadap isu sosial, terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna Change.org dengan lebih dari 6 juta, dibandingkan 2018 menjadi 13 juta pengguna.

Tak hanya itu, tercatat lebih dari 2,5 juta pengguna, atau 1 dari 4 pengguna, mendapatkan kemenangan melalui petisi yang mereka inisiasi dan dukung. Ini dinilai menunjukkan dampak dari partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya melalui petisi online.

(Din/Isk)