Setelah Facebook, Myanmar Kini Blokir Twitter dan Instagram

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah militer Myanmar mengeluarkan perintah untuk memblokir Twitter dan Instagram. Hal ini dilakukan beberapa hari setelah kudeta berlangsung.

Sebelumnya, pemerintah militer Myanmar juga sudah memutus akses Facebook.

Pada Jumat 5 Februari 2021, regulator telekomunikasi setempat, Myanmar of Transport and Communications, memerintahkan penyedia internet di negara tersebut untuk memblokir Twitter dan Instagram.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Informasi ini berdasarkan keterangan dari perusahaan telekomunikasi Norwegia Telenor yang menawarkan layanannya di Myanmar.

"Seluruh operator telepon dan penyedia layanan internet di Myanmar menerima perintah pada 5 Februari 2021 dari Kementerian, hingga waktu yang tidak ditentukan, untuk memblokir platform media sosial Twitter dan Instagram," kata Telenor Group dalam pernyataannya, dikutip dari website Telenor, Sabtu (6/2/2021).

Telenor Group menyebut, arahan tersebut memang memiliki dasar hukum dalam aturan telekomunikasi Myanmar, namun, Telenor Group melihatnya sebagai hal yang kontradiktif dengan aturan HAM internasional.

Telenor Group juga menekankan bahwa kebebasan berekspresi melalui akses layanan telekomunikasi harus dijaga setiap waktu, terutama saat terjadinya konflik.

"Telenor Group terbuka untuk komunikasi. Bersama dengan Telenor Myanmar, kami mencari cara untuk membuka kembali akses terhadap layanan tersebut sesegera mungkin," kata Telenor Group.

Sementara itu, juru bicara Facebook yang merupakan induk Instagram membenarkan bahwa layanannya diblokir oleh pemerintah militer Myanmar.

"Provider telekomunikasi di Myanmar telah memerintahkan blokir permanen Instagram. Kami mendorong otoritas untuk mengaktifkan kembali konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman, serta mengakses informasi," kata juru bicara Facebook, dikutip dari CNN Business.

Sementara itu, Twitter menyatakan, pihaknya sangat prihatin dengan perintah pemblokiran platformnya.

"Ini merusak percakapan publik dan hak orang untuk mengeluarkan pendapatnya," kata juru bicara Twitter.

"Internet terbuka makin terancam di seluruh dunia. Kami akan terus menganjurkan untuk menghentikan penutupan yang diperintahkan oleh pemerintah," katanya.

Sebelumnya, pemerintahan militer Myanmar telah meminta operator lokal di negara tersebut untuk memblokir Facebook selama tiga hari, hingga 7 Januari 2021.

Informasi ini dilaporkan sejumlah pengguna Reddit asal Myanmar yang menyebut Facebook sudah tidak dapat diakses melalui smartphone mereka. Dengan kata lain, pemblokiran sudah dilakukan oleh operator setempat.

Dikutip dari Tech Crunch, Kamis (4/2/2021), pemerintah baru militer Myanmar memblokir Facebook sebab media sosial itu dianggap mengganggu kestabilan nasional.

Menurut NetBlock, pemblokiran ini banyak dirasakan pelanggan MPT, operator yang dimiliki negara. Selain Facebook, layanan lain seperti Messenger, Instagram, dan WhatsApp juga tidak bisa diakses.

Terkait pembokiran ini, juru bicara Facebook mengatakan mereka sudah mengetahui kondisi yang terjadi. Karenanya, mereka meminta otoritas di Myanmar untuk mengembalikan akses konektivitas.

"Kami mendesak pihak berwenang memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka, serta mengakses informasi penting," tutur juru bicara perusahaan.

Untuk diketahui, keputusan pemblokiran ini dilakukan tidak lama setelah aksi kudeta militer Myanmar mengambil alih kontrol negara dan mendeklarasikan kondisi darurat selama setahun.

Di sisi lain, Facebook sendiri sebenarnya di Myanmar disebut-sebut sering menjadi sarana penyebaran misinformasi yang berujung pada aksi kekerasan di dunia nyata. 

(Tin/Isk)