Supermarket Terbesar di Ukraina Terima Pembayaran Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu jaringan toko ritel grosir atau supermarket terbesar di Ukraina, Varus, mengumumkan telah menerima pembayaran kripto.

Hal ini bisa terwujud setelah Varus menandatangani kesepakatan kemitraan dengan platform pertukaran kripto Binance. Dengan demikian, pemegang cryptocurrency di Ukraina sekarang dapat menggunakan aset kripto yang mereka miliki untuk belanja di toko ritel ini.

Mengutip laman Insidebitcoins, Senin (26/9/2022), menurut publikasi media lokal, kemitraan antara Binance dan Varus memungkinkan kedua perusahaan untuk memperluas jaringan mereka.

Binance akan mendapat manfaat dari kesepakatan dengan memperluas target pelanggan bursa. Di sisi lain, Varus akan berinvestasi dalam aset kripto dan memperluas basis pendapatannya.

Varus adalah pelopor di pasar Ukraina yang mengintegrasikan cryptocurrency dalam sistem ritel.

Penggunaan kripto sendiri saat ini sudah menjadi hal umum di Ukraina sejak invasi Rusia pada awal tahun ini.

Invasi Rusia ke Ukraina membentuk tren penggunaan baru untuk aset cryptocurrency. Pemerintah Ukraina bahkan telah menerima sumbangan mata uang kripto senilai jutaan dolar dari komunitas kripto, yang digunakan untuk upaya perang.

Di Amerika Serikat (AS), toko ritel terkemuka Walmart, belum mengintegrasikan dukungan untuk pembayaran kripto.

Namun, raksasa makanan cepat saji seperti Chipotle telah merangkul berbagai penawaran cryptocurrency.

Penerimaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran belakangan ini kian meningkat secara global. Bitcoin, cryptocurrency terbesar di dunia, paling banyak diadopsi pengguna sebagai alat pembayaran.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Otoritas keuangan di Rusia telah mulai mengerjakan mekanisme untuk fasilitasi pemakaian uang kripto untuk penyelesaian transaksi dengan negara lain di tengah sanksi.

Bank sentral dan dan kementerian keuangan Rusia ingin mengatur penerbitan,sirkulasi dan berbagai operasi dengan aset digital termasuk pembayaran kripto internasional pada akhir 2022.

Kementerian Keuangan, Bank Sentral Rusia dan lembaga pemantau Rosfin telah mengambilalih tugas tersebut, demikian menguti dari pengawas keuangan kepada harian Izvestia, dikutip dari Bitcoin, Minggu (25/9/2022).

“Kegiatan organisasi yang akan melakukan operasi pertukaran dengam mata uang digital, transfer dan penyimpanannya, dan penyedia layanan aset virtual harus tunduk pada peraturan termasuk pendaftaran atau lisensi dan pengawasannya,” tulis Rosfinmonitoring.

Selain itu, ketentuan itu juga harus mencakup pemberantasan pencucian uang. Versi undang-undang “On Digital Currency” saat ini yang diajukan oleh Kementerian awal 2022 dan direvisi dengan masukan dari otoritas lain, menyediakan pembentuan infrastruktur domestik untuk perdaganagn kripto.

Sekarang, regulator Rusia telah mengalihkan perhatiannya ke mekanisme penyelesaian pembayaran cryptocurrency di luar negeri.

Sebelumnya, Bank Sentral Rusia, Bank Rusia berencana melegalkan transaksi kripto untuk transaksi ekspor maupun impor. Hal itu didorong kondisi geopolitik saat ini, yang berbuntut pada sejumlah sanksi ekonomi kepada Rusia.

Wakil Menteri Keuangan Rusia, Alexei Moiseev menguraikan pentingnya mengaktifkan layanan kripto di Rusia. Dalam catatannya, banyak orang Rusia bergantung pada platform asing untuk membuka dompet kripto.

“Hal ini perlu dilakukan di Rusia, melibatkan entitas yang diawasi oleh bank sentral, yang wajib mematuhi persyaratan Anti Pencucian Uang dan Mengenal Pelanggan Anda,” kata Moiseev, dikutip dari laman Cointelegraph, Sabtu (17/9/2022).

Meski begitu, Bank Rusia menegaskan masih menentang legalisasi pembayaran kripto di dalam negeri, kendati memberikan lampu hijau untuk pembayaran lintas batas. Anggota parlemen Rusia secara historis menentang gagasan penggunaan kripto sebagai metode pembayaran yang sah di negara tersbeut.

Pada 2020 , Rusia mengadopsi undang-undang tentang aset keuangan digital, yang secara resmi melarang penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) untuk tujuan pembayaran.

Bank Rusia telah skeptis tentang gagasan pembayaran menggunakan aset digital itu karena ingin melindungi Rubel Rusia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di negara tersebut.