Rusia Blokir Layanan Google, YouTube Hingga Zoom di Wilayah Donetsk Ukraina

Otoritas Rusia meminta operator di wilayah Donetsk, wilayah Ukraina yang mendukung Rusia, untuk memblokir layanan Google, YouTube, hingga Zoom.

oleh Agustin Setyo Wardani diperbarui 15 Feb 2023, 17:00 WIB
Diterbitkan 15 Feb 2023, 17:00 WIB
Google - Vania
Ilustrasi Google/https://unsplash.com/Nathana Reboucas

Liputan6.com, Jakarta - Wilayah Donetsk, Ukraina, dikenal dengan nama Donetsk People Republic (DPR) diketahui menjadi wilayah Ukraina yang mendukung Rusia. Namun, apakah Rusia bakal memberikan kemerdekaan bagi mereka layaknya warga negaranya sendiri? Belum tentu.

Pasalnya, menurut media setempat, Vedomosti, operator yang beroperasi di sana mulai memblokir layanan Google, Zoom, hingga Viber.

Sebagaimana dikutip dari Gizchina, Rabu (15/2/2023), masyarakat lokal di wilayah Donetsk menyebut, mereka masih bisa menggunakan layanan video conference Zoom melalui VPN.

Sayangnya, pemasangan aplikasi-aplikasi melalui Google Play Store sudah tidak bisa dilakukan. Trafik ke YouTube juga sangat lemot dan terbatas.

Masyarakat yang tinggal di wilayah Donetsk ini juga tidak lagi terkejut karena Kementerian Komunikasi (Rusia) mengirimkan perintah bagi operator lokal untuk memblokir Google, Viber, dan Zoom sejak Oktober lalu.

Sumber yang sama mengungkap, YouTube yang merupakan salah satu layanan milik Google masih bisa dipakai meski sulit sekali untuk menonton video-video di dalamnya.

Salah satu operator setempat menjelaskan, otoritas yang berkuasa di sana yakni Rusia, meminta penurunan kualitas layanan, bukan memblokir layanan YouTube. Secara bersamaan, sejumlah operator lain merasakan server Google mengalami chaching yang mempercepat akses ke layanan YouTube.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Facebook dan Instagram Sudah Diblokir Duluan

Asap mengepul dari pabrik baja Azovstal di Mariupol, di wilayah di bawah pemerintahan Republik Rakyat Donetsk, Ukraina timur, saat perang antara Rusia Ukraina. (AP Photo/Alexei Alexandrov, File)
Asap mengepul dari pabrik baja Azovstal di Mariupol, di wilayah di bawah pemerintahan Republik Rakyat Donetsk, Ukraina timur, saat perang antara Rusia Ukraina. (AP Photo/Alexei Alexandrov, File)

Sesuai dengan instruksi, pemblokiran terhadap layanan-layanan dari perusahaan barat ini harus dilakukan di tingkat operator utama, di wilayah Donetsk, dalam hal ini adalah Uglelecom.

Operator juga perlu menguji efektivitas interlock yang ada dan melaporkan hasilnya. Ternyata mereka melakukan pemeriksaan berulang kali untuk menilai apakah tindakan tersebut efektif.

Kepala DPR, Denis Pushilin, mengumumkan pemblokiran layanan Google pada pertengahan Juli 2022. Pada awal Juni 2022, DPR dan LPR memblokir akses ke Viber. Kemudian, pada Mei layanan Facebook dan Instagram juga diblokir.

Pemblokiran akses atas layanan digital menjadi praktik umum yang dilakukan diktator, dalam hal ini Rusia, saat mereka ingin menjaga mereka yang ada di wilayah Donetsk untuk tetap berada di bawah kendali mereka.

Dengan memblokir banyak layanan digital, informasi yang didapatkan mereka yang berada di wilayah Donetsk bakal terhambat dan hak atas informasinya tidak dipenuhi.


Rusia Denda Google

Kantor Baru Google di Berlin
Seorang teknisi melewati logo mesin pencari internet, Google, pada hari pembukaan kantor baru di Berlin, Selasa (22/1). Google kembali membuka kantor cabang yang baru di ibu kota Jerman tersebut. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Sebelumnya, Rusia mengenakan denda ke Google sebesar USD 365 juta (21 miliar rubel atau sekitar Rp 5,4 triliun), karena dianggap melanggar aturan terkait konten terlarang di negara itu.

Dalam siaran pers berbahasa Rusia di laman resminya, regulator komunikasi Roskomnadzor menyebut, Google dinyatakan tidak dapat membatasi akses ke informasi yang dinilai terlarang oleh pemerintah.

"Secara khusus, YouTube, yang dimiliki oleh Google, tidak membatasi akses ke sejumlah materi yang mengandung konten terlarang dalam jangka waktu yang ditentukan," tulis Roskomnadzor.

Beberapa konten yang disebut terlarang seperti "pemalsuan tentang jalannya operasi militer khusus di Ukraina" yang dianggap mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia.

Konten lain yang dilarang Rusia seperti yang "mempromosikan ekstremisme dan terorisme" serta yang "mempromosikan sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan dan kesehatan anak di bawah umur."

Mengutip The Verge, Jumat (22/7/2022), bulan Maret lalu, Roskomnadzor mengancam akan menagih Google karena gagal menghapus video YouTube yang mereka anggap ilegal.


Google Ajukan Pailit di Rusia

Google.   Pawel Czerwinski/Unsplash
Google. Pawel Czerwinski/Unsplash

Sementara itu, mengutip The Verge, Kamis (19/5/2022), Google Rusia dilaporkan menghasilkan keuntungan sebesar USD 2.086 miliar dan mempekerjakan lebih dari 100 karyawan.

"Penyitaan rekening bank Google Rusia oleh otoritas telah membuat kantor kami di Rusia tidak bisa berfungsi, termasuk mempekerjakan dan membayar karyawan yang berbasis di Rusia," kata juru bicara Google kepada The Verge.

Google juga mengeluhkan, penyitaan rekening bank tersebut membuat perusahaan tidak bisa membayar pemasok dan vendor serta memenuhi kewajiban keuangan lainnya.

"Google Rusia telah menerbitkan pemberitahuan tentang niatnya untuk ajukan pailit," kata sang juru bicara.

Maret 2022, Google telah menangguhkan penjualan iklan di Rusia, tidak lama setelah negara itu menginvasi Ukraina.

Selain itu, YouTube milik Google juga bergerak untuk melarang iklan di channel yang dimiliki oleh media terafiliasi pemerintah Rusia. Google pun akhirnya memblokir channel-channel ini sepenuhnya.

Infografis Google Hindari Pajak (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Google Hindari Pajak (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya