Kominfo: Literasi Digital Bantu Pemilih Pemula Hadapi Hoaks Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang Pemilu 2024, Menkominfo Budi Arie tekankan kemitraan dengan platform digital dalam pengendalian konten, literasi digital, juga kampanye Pemilu damai.

Menurut Menkominfo, hal ini didasari temuan 153,7 juta pengguna internet di Indonesia merupakan usia 18 tahun ke atas, dan sebagian merupakan pemilih pemula, saat acara peluncuran inisiatif ‘Yuk Pahami Pemilu’ oleh Google dan YouTube Indonesia di Chubb Square Jakarta.

Koordinator Literasi Digital untuk Masyarakat Kominfo Rizki Ameliah menyampaikan, pemerintah telah melakukan edukasi dan literasi digital melalui kerja sama dengan beberapa platform.

Kampanye edukasi ini berfokus pada misinformasi dan ‘black campaign’ demi pemilu damai kepada kelompok renta, termasuk pemilih pemula.

“Kami telah menerima data isu hoaks Pemilu, terhitung dari 19 Januari 2022 hingga September 2023 telah 72 isu. Kalau tiap hari kami menerima ratusan (laporan),” ucap Rizki Amelia, Rabu (20/9/2023).

Kominfo juga bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya adalah SiberKreasi dalam mengupayakan kampanye literasi digital menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal di Indonesia.

“Tetapi tidak mudah, ternyata harus ada penguasa kompetensi, biaya buku cetak, pelatihan guru. Artinya, untuk mengubah satu poin saja, perlu menyiapkan semuanya,” ujar Ketua Umum SiberKreasi Donny Budi Utoyo.

Kendati penuh tantangan, Donny janji akan terus berupaya agar pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapatkan materi literasi digital.

Untuk sekarang, literasi digital telah menjadi kegiatan ekstrakurikuler di beberapa sekolah, dengan harapan dapat membantu pemilih pemula menghindari berita hoaks di Pemilu 2024 nanti.

Kominfo juga berpesan kepada pemilih pemula, “gunakan hak suara, memilah memilih konten di media digital, sabar sebelum sebar, saring sebelum sharing.”

Dalam acara yang sama, perusahaan teknologi raksasa Google bersama YouTube menyampaikan upaya mereka dalam mendukung berjalannya Pemilu damai 2024 dengan menyediakan konten digital terpercaya kepada pengguna.

Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Indonesia dan Asia Selatan, Danny Ardianto, menyatakan pihaknya bersama Google akan terus memoderasi konten yang berkaitan dengan pemilu 2024.

Dalam Pemilu 2024 ini, Google dan YouTube akan bantu pemilih mengambil keputusan yang terinformasi melalui 4 cara:

• Menyajikan informasi terpercaya di platform mereka
• Membuat kebijakan untuk melawan misinformasi
• Membekali pemilih dengan literasi media digital untuk menghindari misinformasi
• Memberdayakan mitra ekosistem agar siap menghadapi Pemilu

“Ada beberapa hal yang kami lakukan terkait hal ini. Pertama, menghapus konten yang berisiko mengancam seseorang. Kedua, mengarahkan pengguna ke informasi yang berkualitas dari sumber yang kredibel,” ucapnya dalam pelucuran inisiatif 'Yuk Pahami Pemilu' di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Karena misinformasi dapat muncul dari mana saja, Google berupaya menghalaunya dengan membuat dan menjalankan beberapa kebijakan. Salah satunya melalui pedoman komunitas.

Dibantu dengan sistemnya, Google dan YouTube mampu menganalisis konten yang disinyalir melanggar panduan komunitas. Pihaknya juga bekerja sama dengan mitra melalui Pelapor Prioritas, seperti lembaga pemerintah dan para Fact Checker.

Untuk strategi berikutnya, YouTube akan merekomendasikan sumber-sumber terpercaya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di beranda para pengguna.

Fitur ini juga berlaku pada beranda Google Search ketika kamu mencari informasi.

Pada pertemuan bertajuk “Yuk Pahami Pemilu” yang diadakan di Chubb Square Jakarta, Google dan YouTube juga mengumumkan berbagai campaign guna menghadapi konten misinformasi di dunia digital.

Brand Marketing Manager Google Indonesia, Mauriel Makarim, menyebut ada dua kampanye yang dilakukan oleh platform mereka. 

Keduanya merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, Kominfo, Cek Fakta, dan masih banyak lagi.

Program utamanya adalah pre-bunking, melakukan moderasi konten dengan membantu pemilih mendeteksi ciri informasi yang perlu diwaspadai.

Sesuai namanya, upaya ini ditujukan sebagai langkah pencegahan sebelum tersebarnya informasi yang salah mengenai Pemilu 2024.

Untuk Pemilu 2024, terdapat kampanye ‘Recheck Sebelum Kegocek” yang ditujukan kepada para pemilih muda, dan akan diluncurkan melalui kanal resmi YouTube pada 6 Oktober 2023.

Kemudian terdapat kampanye ‘Pause Dulu’ yang mengajak para pengguna YouTube untuk mempause konten yang ditonton sebelum melakukan share ke orang lain.

"Lalu, cari tahu apakah sumber kontennya kredibel atau tidak. Kita pause dulu, kita pikir dulu, ini kira-kira kredibel atau bukan sebelum kita share ke semua orang," ucap Muriel.

Dengan mencari tahu dan memastikan sumber informasi, dapat menekan angka persebaran konten misinformasi dan hoaks mengenai Pemilu 2024.

Dalam acara ini juga, Google menyatakan dukungannya untuk proses demokrasi Indonesia yang akan melakukan Pemilu di tahun ini. Dukungan ini ditunjukkan lewat inisiatif yang diberi nama Yuk Pahami Pemilu.

Lewat inisiatif ini, Google ingin memberikan akses informasi yang kredibel bagi para pemilih di Indonesia menjelang gelaran Pemilu 2024. Inisiatif ini juga hadir karena berdasarkan data terkini, ada lebih dari 50 persen pemilih muda yang akan berpartisipasi dalam Pemilu.

"Misi utama kami adalah mengorganisasikan informasi dunia agar bermanfaat dan dapat diakses secara universal," tutur Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Putri Alam.

Untuk mendukung inisiatif ini, Google juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terakit, seperti KPU dan Bawaslu. Diharapkan dengan inisiatif ini, masyarakat bisa mengakses informasi yang kredibel dan benar melalui sejumlah produk Google.

Salah satu hal yang dilakukan Google lewat inisiatif ini adalah dengan melindungi pengguna dari konten yang berbahaya dan ilegal. Selain itu, inisiatif ini juga hadir untuk menyediakan informasi yang bisa diandalkan oleh masyarakat.

Bentuk inisiatif ini ditunjukkan dengan langkah Google yang akan menampilkan hasil penelusuran terkait Pemilu, baik di Google Search dan YouTube, dari sumber yang otoritatif.

Selain itu, Google menyatakan tidak segan untuk menghapus konten yang berisiko. "Kami berkomitmen menyediakan informasi yang terpercaya bagi pengguna," tutur Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Indonesia dan Asia Selatan, Danny Ardianto.