TikTok Luncurkan Pusat Keamanan, Edukasi Pengguna Soal Paparan Konten Tragis

Liputan6.com, Jakarta - Anbar Jayadi, Outreach and Partnership, Trust and Safety, TikTok Indonesia mengungkapkan, TikTok baru saja meluncurkan Pusat Keamanan untuk mengedukasi komunitas TikTok tentang peristiwa tragis.

Hal itu diungkapkan Anbar dalam workshop FORWAT X TikTok yang bertema 'Mengulik Lebih Jauh Cara Kerja Algoritma TikTok di Tengah Isu Hangat'.

Anbar menuturkan, “Peristiwa tragis ini kami definisikan sebagai insiden besar yang memunculkan kecemasan dan seringkali tidak terduga, mengakibatkan kerusakan, kerugian, atau penderitaan bagi individu atau komunitas.”

Disebutkan, beberapa contoh peristiwa tragis tersebut meliputi bencana alam, insiden yang disengaja ataupun kecelakaan mobil, serangan teroris, ledakan, dan sebagainya.

Pusat Keamanan ini dapat diakses melalui situs web atau di aplikasi TikTok, tepatnya di bagian Pengaturan Privasi. 

Di Pusat Keamanan ini, TikTok menjelaskan tentang peristiwa tragis dan bagaimana cara menangani saat seseorang terdampak konten-konten yang mengandung peristiwa tragis tersebut.

“TikTok tidak hanya sebagai perantara, tetapi juga menyediakan akses kepada orang yang terdampak kepada siapa mereka bisa meminta bantuan,” ungkap Anbar.

Di Indonesia, sebagai bentuk lokalisasi dari fitur keamanan, TikTok bekerja sama dengan Wahid Foundation.

Kolaborasi bersama ini dilakukan karena Wahid Foundation telah menyediakan hotline agar orang-orang yang memiliki kekhawatiran dan menemukan konten peristiwa tragis yang dianggap melanggar, bisa melaporkan hal tersebut.

Di sisi lain, menjelang Pemilu 2024, TikTok Indonesia turut berkontribusi dalam memberikan informasi kredibel dan otoritatif seputar Pemilu di Indonesia.

TikTok berupaya mengedukasi masyarakat, terutama Gen Z, terkait Pemilu 2024 ini. Terlebih, Gen Z memiliki persentase yang cukup besar di Pemilu kali ini. 

"Ada 204 juta data pemilih, dengan 1,7 juta berada di luar negeri dan sisanya ada di dalam negeri. Dan lebih 50 persen di antara adalah Gen X dan Gen Z," tutur Betty Epsilon Idroos selaku Komisioner KPU RI dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (28/11/2023). 

Mengingat banyaknya pengguna TikTok dan mudahnya penyebaran hoaks serta disinformasi di media sosial, TikTok berinisiatif hadirkan Pusat Panduan Pemilu 2024 dan kampanye #SalingJaga.

"Pemilu dalam artian politik biasanya disampaikan dalam bahasa yang berat dan tidak disukai anak muda, tapi kami yakin TikTok memiliki cara lebih cepat dan mudah menyampaikan informasi kepada Gen Z," tutur Betty. 

Terpantau, sejak awal Januari 2023 sampai September 2023, hoaks politik sudah mencapai 1.700an menjurus ke pemilu, padahal belum masuk masa pemilu.

Oleh sebab itu, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Firry Wahid menuturkan, TikTok terus berkomitmen dalam memberikan informasi yang kredibel dan otoritatif di masa kampanye ini. 

Firry menuturkan, "Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kami mengundang pengguna untuk mengakses Pusat Panduan Pemilu 2024."

Faris Mufid, Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, mengatakan, “Tiktok pada dasarnya bukan platform politik dan tidak mengizinkan iklan politik. Namun, kami menyadari akan antusias pengguna terhadap pemilu.”

Maka dari itu, TikTok berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu menjadi jembatan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi pemilu yang akurat dan mengedukasi.

TikTok juga menegaskan platformnya membatasi informasi yang dibagikan sebatas edukasi, tidak ada kampanye paslon.

Menurut Anbar Jayadi selaku Outreach & Partnership, Trust and Safety, TikTok Indonesia TikTok menghadirkan tiga fitur keamanan untuk mencegah, melaporkan, dan mengedukasi masyarakat untuk menangkal misinformasi Pemilu 2024. 

Ia juga menjelaskan, TikTok Indonesia berkolaborasi dengan Mafindo dan Perludem, yang menyajikan konten-konten video TikTok edukatif.

Adapun tiga fitur tersebut adalah Pusat Panduan Pemilu 2024, Tombol Lapor Misinformasi Pemilu, dan Ketahui Faktanya.

Selain itu, Aplikasi video pendek TikTok kini tengah dalam proses mendapatkan izin operasional sebagai e-commece dari pemerintah Indonesia. Dengan begitu, nantinya TikTok Shop yang sempat dilarang pada September lalu bisa comeback.

Informasi ini dibagikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, sebagaimana dikutip dari Reuters, Rabu (29/11/2023).

TikTok Shop sebelumnya dilarang beroperasi di Indonesia karena dinilai tidak mengantongi izin e-commerce.

"Sebelumnya mereka (TikTok) tidak patuh, mereka tidak memiliki izin e-commerce. Kini, TikTok tengah mengurusnya," kata Jerry

Wamendag Jerry mengatakan, TikTok bisa melakukan kemitraan dengan perusahaan lokal asal sesuai dengan regulasi.

Pelarangan transaksi di TikTok Shop ini pun disebut-sebut jadi pukulan buat TikTok. Pasalnya platform ini telah mengguyurkan investasi miliaran dolar di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Sekadar informasi, perusahaan asal Tiongkok di bawah ByteDance ini diketahui memiliki 125 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia. TikTok pun kini mencari cara untuk mengubah basis pengguna yang besar ini jadi salah satu sumber pendapatan dari bisnis e-commerce.

Menyoal sedang mengurus perizinan e-commerce di Tanah Air, pihak TikTok belum memberikan komentar.

Namun, beberapa waktu lalu TikTok dikabarkan menjalin perbincangan dengan lima e-commerce besar di Indonesia untuk bisa bermitra, demi menghadirkan kembali TikTok Shop di Tanah Air.

Sejumlah e-commerce yang disebut telah berbincang TikTok antara lain adalah Tokopedia, Bukalapak, sampai Blibli.