Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menyatakan keterlambatan pelaksanaan proyek pencatatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan Radio Frequention Indentification (RFID) merupakan tanggung jawab PT Pertamina (Persero).
Pertamina dinilai menjadi pelopor penggunaan RFID, sekaligus lembaga yang mengaplikasikan tehnologi tersebut.
"Kalau RFID tanya ke Pertamina. Kan Pertamina ini yang nomor satu merencanakan, kemudian juga melaksanakan termasuk juga pemilihan siapa yang akan melakukan pemasanngan," jelas dia di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Jumat (21/3/2014).
Jadi, dia kembali menegaskan, keterlambatan pelaksanaan program yang nantinya bisa membatasi konsumsi BBM bersubsidi tersebut merupakan tanggung jawab Pertamina.
Dia pun mengaku tidak mengetahui pasti penyebab program ini tidak berjalan sesuai harapan.
"Kalau  misalkan dalam pelaksanaan itu ada masalah, masalahnya saya juga nggak tahu. Kami cuma mengingatkan pertamina, bagaimana itu. Ditu loh, kan pelaksana semuanya pertamina," ungkap dia.
Sedangkan untuk program pembelian BBM dengan cara non tunai yang sedang digarap pemerintah, menurut Susilo program tersebut bisa segera berjalan. Namun masih menunggu pelaksanaan program RFID berjalan.
"Non tunai kita akan lakukan segera, kan ini masalahnya ada kalanya ini RFID belum mulai, kok non tunai. Kan kalau non tunai sebetulnya kan tidak ada biaya, kemudian bank udah siap. kita juga sudah mau  lakukan koordinasi dengan menko kalau diperlukan," pungkas dia.