Pengusaha Belum Diajak Rembukan Soal Pajak Ponsel Mewah

Apindo menyatakan belum menerima ajakan diskusi dari pemerintah terkait usulan pengenaan PPnBM pada produk ponsel di atas Rp 5 juta.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 10 Apr 2014, 10:45 WIB
Diterbitkan 10 Apr 2014, 10:45 WIB
Ponsel
(Foto: Antara)

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan belum menerima ajakan diskusi dari pemerintah terkait usulan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada produk ponsel di atas Rp 5 juta.

Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi menilai,  pemerintah terlalu sibuk dengan urusan pemilihan umum (pemilu) dan partai politik (parpol) sehingga usulan pajak ponsel belum sampai ke mejanya.

Padahal Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan mewacanakan kembali pajak ponsel mewah itu setelah sebelumnya sempat ditangguhkan. Sementara dari Kementerian Keuangan akan melakukan kajian terhadap usulan tersebut.

"Kami belum diajak bicara soal itu, mungkin menteri-menterinya pada sibuk ngurusin pemilu," ungkap dia kepada Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Kamis (10/4/2014).

Sofjan mengaku akan setuju dengan pengenaan pajak ponsel sebagai barang mewah apabila pemerintah betul-betul bisa memastikan jika tak akan ada lagi penyelundupan ponsel impor ilegal ke pasar Indonesia.

"Setuju pajak itu berlaku kalau bisa selesaikan penyelundupan. Penyelundupan harus segera diantisipasi karena bukan main banyaknya dan biasanya datang dari pulau-pulau di Indonesia. Ponsel kan barangnya kecil jadi mudah diselundupkan," jelasnya.

Menurut catatannya, sekitar 50 juta ponsel impor merajalela masuk ke Tanah Air tanpa membayar pajak sepeser pun. Sementara industri ponsel di dalam negeri seperti hidup segan mati tak mau dan memilih pindah ke negara lain karena tak mampu bersaing dengan harga yang mahal.

"Bikin industri di dalam negeri nggak mau, makanya perlu kebijakan insentif. Misalnya saja seperti pabrik kakao kita banyak yang lari ke Malaysia dan Singapura," ucap Sofjan.

Apindo, kata dia, juga akan mendukung rencana pengenaan pajak ponsel mewah apabila pemerintah dapat meyakinkan kepada pengusaha bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong masuknya investasi ke Indonesia.

"Kalau investasi benar-benar bisa masuk, kami akan setuju. Karena Foxconn saja katanya mau masuk ke sini tapi nggak jadi-jadi padahal sudah tiga tahun," pungkas Sofjan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya