HUT Myanmar: Junta Militer Bebaskan 6.044 Tahanan, Termasuk WNI

Apakah Aung San Suu Kyi ada di antara tahanan yang dibebaskan?

oleh Khairisa Ferida diperbarui 04 Jan 2025, 18:00 WIB
Diterbitkan 04 Jan 2025, 17:58 WIB
Myanmar Gelar Parade Militer di Hari Angkatan Bersenjata
Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). Myanmar saat ini sedang dalam kekacauan sejak para jenderal militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari. (AP Photo)

Liputan6.com, Naypyitaw - Junta militer Myanmar membebaskan lebih dari 6.000 tahanan dan mengurangi hukuman bagi narapidana lainnya sebagai bagian dari amnesti massal yang menandai peringatan hari kemerdekaan ke-77 Myanmar dari Inggris pada Sabtu (4/1/2025).

Di antara mereka, hanya sebagian kecil dari ratusan tahanan politik, yang dipenjara karena menentang junta militer sejak kudeta terhadap pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Kudeta disambut dengan perlawanan non-kekerasan yang besar, yang kemudian berkembang menjadi perjuangan bersenjata yang meluas.

Televisi milik negara, MRTV, melaporkan bahwa pemimpin junta militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing memberikan amnesti kepada 5.864 tahanan dari Myanmar, serta 180 orang asing yang akan dideportasi. Pembebasan tahanan massal merupakan hal yang umum dilakukan pada hari libur dan acara penting lainnya di Myanmar. Demikian seperti dikutip dari kantor berita AP.

Syarat pembebasan mengingatkan bahwa jika tahanan yang dibebaskan melanggar hukum lagi, mereka akan dijatuhi sisa hukuman semula ditambah dengan hukuman baru.

Dalam laporan terpisah, dilaporkan bahwa Min Aung Hlaing telah mengubah hukuman seumur hidup 144 tahanan menjadi hukuman penjara selama 15 tahun. Laporan itu tidak memberikan rincian mengenai mereka.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa semua tahanan lainnya akan mendapatkan pengurangan hukuman sebesar sepertiga, kecuali mereka yang dihukum berdasarkan Undang-Undang Bahan Peledak, Undang-Undang Asosiasi yang Tidak Sah, Undang-Undang Senjata, dan Undang-Undang Anti-Terorisme, yang sering digunakan untuk menindak lawan-lawan junta militer.

Juru bicara junta militer Brigjen Zaw Min Tun menjelaskan bahwa mereka yang dibebaskan termasuk sekitar 600 tahanan yang dihukum berdasarkan Pasal 505(A) KUHP Myanmar, yang membuat penyebaran komentar yang menyebabkan kegaduhan atau ketakutan publik atau menyebarkan berita palsu menjadi sebuah kejahatan.

Dia mengonfirmasi bahwa Khet Aung, mantan ketua menteri Negara Bagian Kachin adalah salah satu yang dibebaskan. Khet Aung ditangkap tidak lama setelah kudeta militer dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada April 2022 atas tuduhan korupsi.

Zaw Min Tun mengatakan bahwa sebagian besar orang asing yang dibebaskan adalah warga Thailand yang ditangkap karena berjudi di kota perbatasan Tachileik di Myanmar bagian timur. Dia menyebutkan bahwa warga Indonesia yang ditangkap karena memancing di perairan teritorial Myanmar juga termasuk di antara yang dibebaskan.

Dia tidak menyebutkan apakah empat nelayan Thailand yang ditangkap oleh angkatan laut Myanmar pada akhir November, setelah kapal patroli melepaskan tembakan ke kapal penangkap ikan Thailand di perairan dekat perbatasan maritim mereka di Laut Andaman, termasuk di antara yang dibebaskan. Perdana menteri Thailand mengungkapkan dia mengharapkan keempat nelayan tersebut dibebaskan pada Hari Kemerdekaan.

Butuh Waktu Berhari-hari

Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi (AFP)

Pembebasan tahanan dimulai pada Sabtu, namun dilaporkan bisa memakan beberapa hari untuk diselesaikan. Di kota terbesar di negara itu, Yangon, bus-bus mengangkut para tahanan keluar dari Penjara Insein, tempat keluarga dan kerabat tahanan telah menunggu sejak pagi hari. Pembebasan sendiri diumumkan sekitar pukul 11.30 waktu setempat.

Tidak ada tanda-tanda bahwa pembebasan tahanan ini akan mencakup Aung San Suu Kyi. Perempuan berusia 79 tahun itu sedang menjalani vonis 27 tahun penjara setelah dijatuhi hukuman dalam serangkaian proses hukum yang dianggap bernuansa politik, yang diajukan oleh junta militer.

Para pendukungnya dan analis independen menyatakan bahwa kasus-kasus terhadapnya merupakan upaya untuk mendiskreditkannya serta melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer, sambil mencegahnya berpartisipasi dalam pemilu yang dijanjikan oleh militer, meskipun tanggal pelaksanaannya belum diumumkan.

Myanmar menjadi koloni Inggris pada akhir Abad ke-19 dan meraih kemerdekaannya pada 4 Januari 1948.

Di ibu kota Naypyitaw, pemerintah militer Myanmar merayakan peringatan kemerdekaan dengan upacara pengibaran bendera di Balai Kota.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya