Ekspansi Perkebunan BUMN Terkendala Aksi Penyerobotan Lahan

Liputan6.com, Jakarta - Upaya perusahaan perkebunan milik BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk terus mengembangkan dan mengelola lahan perkebunan milik negara ternyata memiliki kendala yang cukup serius.

Asisten Deputi Usaha Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN, Sumiana Sukandar mengatakan, saat ini perusahaan pengelola perkebunan milik negara telah berjumlah 15 perusahaan dengan luas lahan yang dikelola mencapai 1,2 juta hektar (ha) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Jumlah pekerja di dalamnya pun mungkin menjadi yang terbesar dalam sektor industri perkebunan yaitu mencapai 350 ribu orang. Oleh sebab itu, hal ini berdampak signifikan pada produktifitas perkebunan secara signifikan," ujar Sumiana saat membuka Seminar Nasional 'Peran Negara Dalam Mempertahankan dan Mengembangkan Perkebunan Negara' di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014).

Namun ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi perusahaan-perusahaan BUMN ini dalam mengembangkan usahanya dalam bidang perkebunan. Permasalahan tersebut seperti semakin berkurang areal perkebunan akibat adanya aksi penyerobotan lahan oleh oknum tertentu.

"Adanya persepsi terhadap tanah yang sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) belum terbit dianggap sebagai 'tanah negara' sehingga semua pihak berhak untuk masuk dan melakukan okupansi," lanjutnya.

Selain masalah lahan, Sumiana juga menyatakan, tingkat produktifitas dan efisiensi dari perusahaan-perusahaan perkebunan BUMN ini harus lebih ditingkatkan. Dengan ini diharapkan kebutuhan akan hasil perkebunan didalam negeri bisa terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor.

"Perkebunan ini memiliki peranan penting dalam juga menunjang pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dirinya menyebut Kementerian BUMN saat ini tengah menyusun masterplan BUMN untuk periode 2015-2019.

"Kami ikut mendukung peningkatan kinerja perkebunan. Oleh sebab itu, kami meminta para pekerja bersama-sama dengan jajaran direksi untuk mengembangkan BUMN perkebunan sehingga pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan pada pekerja," tandas dia. (Dny/Ahm)