Pelabuhan Cilamaya Spesial Dibangun Untuk Jepang

Liputan6.com, Medan - Sudah cukup lama Jepang mendorong pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat agar segera direalisasikan. Rencana ini menyusul maraknya perusahaan negeri Matahari Terbit itu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.  Bahkan, Jepang rela membayar mahal demi mewujudkan proyek itu.

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Perekonomian, Lucky Eko Wuryanto membeberkan tujuan ide menggarap Pelabuhan Cilamaya yang tak lain sebagai bentuk dedikasi untuk investor Jepang.

"Harus diakui memang ada kepentingan Jepang karena banyak industri mereka di Timur Jakarta dan sekarang ini susah masuk ke Jakarta. Jadi pelabuhan itu dibangun lebih didedikasikan untuk barang produksi, bukan konsumsi di Timur Jakarta," papar dia saat ditemui di Medan, Jumat (20/6/2014).

Adanya kepentingan khusus bagi Jepang dalam proyek senilai Rp 60 triliun itu, dianggap Lucky sebagai sesuatu yang wajar. Pasalnya, Jepang merupakan salah satu negara yang doyan berinvestasi di Tanah Air.

"Mereka (Jepang) kan investor terbesar di sini, ditambah melihat kebutuhan membangun pelabuhan di Timur Jakarta memang sangat mendesak. Sebab
Tanjung Priok tidak mungkin terus menerus dikembangkan karena bakal habis juga lama-lama," tambahnya.

Saat ini, kata dia, proyek Pelabuhan Cilamaya sedang dalam tahap engineering services. Dalam fase tersebut, Cilamaya akan mempunyai desain detail pelabuhan, petunjuk, sampai penanaman pipa minyak dan gas (migas) karena berdampingan dengan Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik PT Pertamina Hulu Energi.

"Skema proyek ini public privat partnership (PPP), jadi tidak harus Jepang yang investasi tergantung yang menang tender siapa. Tapi karena Jepang butuh, dia bersedia memberi bantuan untuk studi kelayakan, bantuan untuk mengkaji serta berani mengeluarkan duit membayar konsultan internasional," tutur Lucky.

Proses atau masa tender pelabuhan Cilamaya, dia bilang, baru akan terlaksana sekitar dua tahun mendatang. "Namun proyek ini memang harus dipikirkan mulai dari sekarang. Makanya koordinasinya sama Pertamina, Kementerian Perhubungan, Bappenas dan lainnya," tukasnya. (Fik/Ndw)