Liputan6.com, Jakarta- Rapat Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara dengan Badan Anggaran DPR hari ini dijadikan ajang curahan hati (curhat) dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany untuk membeberkan semua keluhan kekurangan pegawai yang sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
Semua unek-unek Fuad keluar saat salah satu anggota Banggar menanyakan persoalan kendala masih banyaknya sektor informal yang belum terjamah sistem perpajakan.
"Kenapa sektor formal yang belum terjangkau masih tinggi? Ini harus menjadi catatan Panja dan memecahkan bersama karena ini penting untuk penerimaan negara kita ke depan," ucap salah satu anggota Banggar saat Rapat Panja Penerimaan di Gedung Banggar, Senin (30/6/2014).
Saat itu pula Fuad menjawab hal itu terjadi lantaran kapasitas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kecil sehingga sektor informal sulit terjangkau seluruhnya. Padahal jumlah sektor informal kelas menengah bertumbuh pesat selama 10 tahun terakhir.
"Tapi kapasitas pegawai DJP 10 tahun terakhir sama, pegawai tidak pernah nambah. Ini sudah dibuktikan dengan Dirjen Pajak sebelum saya bahwa tidak ada penambahan karena birokrasi punya kebijakan tidak tambah pegawai," jelasnya menggebu-gebu.
Sementara untuk merekrut pegawai pajak, tambah dia, bukan hal mudah. Pihaknya harus menyelenggarakan ujian sampai training sehingga pegawai pajak ahli di bidangnya. Semua itu membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun.
"Jadi kalau rekrut sekarang, baru bisa terjun ke lapangan dua sampai tiga tahun mendatang. Tapi saya minta dari dulu, tidak dikasih-kasih," ujarnya.
Menurut Fuad, saat ini pemerintah sangat sulit meningkatkan infrastruktur seperti kantor cabang, sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
"Penambahan kapasitas, infrastruktur, SDM nggak akan pernah terjadi di masa saya. Tapi bukan berarti saya pasrah. Karena saya dan teman-teman bekerja keras memaksimalkan penerimaan perpajakan lewat online dan sebagainya," paparnya.
Upaya yang akan terus dilakukan DJP, kata Fuad, antara lain, meningkatkan penggalian potensi Wajib Pajak Orang Pribadi golongan berpendapatan tinggi dan menengah atas, mengintensifkan penggalian sektor ekonomi non tradable seperti jasa keuangan, perdagangan dan kegiatan ekonomi di perkebunan dan sumber daya alam.
"Dan kami juga sudah menyempurnakan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajin pajak dengam pengembangan sistem administrasi berbasis IT seperti e-filing untuk SPT PPh, e-invoice untuk PPN dan lainnya," tukas dia. (Fik/Ndw)
Dirjen Pajak Curhat Kekurangan Pegawai di Depan DPR
Semua unek-unek Fuad keluar saat salah satu anggota Banggar menanyakan persoalan kendala masih banyaknya sektor informal yang belum terjamah
diperbarui 30 Jun 2014, 15:58 WIBDiterbitkan 30 Jun 2014, 15:58 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
2.384 Rumah Warga Rusak Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
Kaesang Pamer Calon Kepala Daerah Ini Didukung Prabowo dan Jokowi
VIDEO: Detik-detik Anjing Lompat Saat Dibawa, Sebabkan Motor Hilang Kendali di Pekalongan
Link Live Streaming Liga Champions di Vidio: Liverpool vs Bayer Leverkusen, Sporting CP vs Manchester City
Miliarder Ini Kena Denda Rp 7 Miliar Gara-Gara Pajak
Lipat Surat Suara Pilkada 2024, KPU Situbondo Libatkan Emak-emak dan Disabilitas
Hujan Deras dan Angin Kencang Terjang Pringsewu, Belasan Rumah Warga Rusak
Deretan Artikel yang Sempat Viral Ini Cuma Hoaks, Simak Faktanya
Deretan 5 Artis yang Pernah Menerima Beasiswa Kuliah ke Luar Negeri, dari Maudy Ayunda hingga Gita Gutawa
Cara Melacak HP Hilang dengan No HP: Panduan Lengkap dan Efektif
BEI Blak-blakan Terkait Dampak Pilpres AS ke Pasar Modal Indonesia
Cara Menghilangkan Jerawat dan Bekasnya,