Tim Transisi Nilai Subsidi BBM Sudah Negatif Sejak 2 Tahun Lalu

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Kantor Transisi Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Legislasi, Hasto Kristiyanto menuturkan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus dikaji oleh seluruh Tim Transisi. Dari hasil kajian sementara, ia mengungkapkan subsidi tersebut sudah menunjukkan angka defisit sejak 2 tahun lalu.

"Dari instrumen fiskal yang ada, pertama keseimbangan primer sudah sejak dua tahun lalu defisit. Artinya seluruh penerimaan negara dikurangi pengeluaran di luar untuk membayar bunga utang itu sudah negatif, apalagi dipakai bayar utang," papar Hasto, di Kantor Transisi, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

"Masalah kenaikan BBM, kami harus hati-hati mengkaji seluruh implementasinya," tambahnya.

Selain itu, Hasto menerangkan terjadi net impact dari minyak dan gas (Migas). Ia menjelaskan total penerimaan Migas Indonesia berbeda dengan tahun sebelumnya.

"Artinya sektor Migas dengan produksi di atas 800 ribu per barel sehari praktis tak beri impact positif dalam APBN kita dan total penerimaan Migas ditambah PPH dikurangi bagi hasil ke daerah dan subsidi BBM itu negatif," terangnya.

Menurut Hasto, solusi praktis untuk mengatasi hal itu adalah mengusahakan pembayaran pajak dilakukan sebagaimana mestinya.

"Kita lihat ada jarak total penerimaan pajak, misal dari pajak penghasilan orang per orang baru 22 persen dari total potensi pajak yang ada sehingga harus ada upaya simultan, kita harus mendorong aparat pajak jalankan tugas patriotik dalam melakukan law inforcement sehingga ada kesadaran kuat," ujar Hasto.

Di sisi lain, pembicaraan Presiden SBY dan Jokowi juga akan menjawab kepastian akan naik tidaknya harga BBM. Hasto mengatakan dirinya yakin Presiden SBY tidak akan memberi beban bagi pemimpin mendatang.

"SBY juga sudah tegaskan tak mau bebani pemerintahan baru. Hal itulah yang akan dibahas, selain APBN 2015 dan realisasi APBNP 2014," tandas Hasto. (Silvanus Alvin/Gdn)