JK: Butuh Ketegasan Pemerintah untuk Atasi Masalah Subsidi BBM

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang menjadi masalah negara yang perlu segera dituntaskan.

Menurutnya, ini BBM bersubsidi dengan harga murah banyak digunakan oleh pemilik kendaraan pribadi yang relatif punya tingkat pendapatan mapan.

"Ini masalah negeri, masalah kebijakan yang harus diluruskan. Dengan BBM murah, yang pakai mobil biaya transportasinya dibayar pemerintah. Di lain pihak orang kecil harus membayar sendiri (biaya) perjalanannya karena pakai angkutan umum," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Menurut pria yang akrab disapa JK ini, ke depan mau tidak mau pemerintah harus segera menghapuskan subsidi BBM dan mengalihkan anggaran subsidi ini ke sektor yang lebih produktif, bukan konsumtif seperti yang terjadi selama ini.

"Kami harus memindahkan subsidi dari konsumtif ke produktif. Selama dijelaskan dengan baik, tidak ada keberatan dari masyarakat. Dibutuhkan ketegasan menjalankan itu. Kami siap mengatasi yang dianggap krusial," lanjutnya.

Dan untuk mengatasi gejolak masyarakat jika harga BBM naik nantinya, maka pemerintah juga harus segera membangun transportasi yang memadai dan murah. Dengan demikian, biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat kecil bisa ditekan serendah mungkin.

"Kuncinya yaitu bis kota, monorel, penting mengatur jumlah angkutan yang mahal. Kenapa buruh selalu mengeluh dan demo menahan jalan. Karena pendapatan selalu merasa tidak cukup. Faktornya dua hal pendapatan yang kecil atau pengeluarannya besar," tandasnya. (Dny/Gdn)