BI Siapkan Beleid Biar Swasta Tak Tumpuk Utang

BI menyebutkan Debt Service Ratio (DSR) mengalami kenaikan karena ULN swasta terus meningkat.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 28 Agu 2014, 14:59 WIB
Diterbitkan 28 Agu 2014, 14:59 WIB
Aksi aktivis Koalisi Anti Utang di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (16/8). Mereka mendesak pemerintah melakukan audit hutang luar negeri.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) tengah menggodok aturan pengelolaan utang luar negeri (ULN) swasta yang kian marak dilakukan industri non bank.

Peningkatan jumlah ULN mengakibatkan gangguan pada pasar keuangan di Indonesia sejak pertengahan tahun lalu sampai saat ini.

Gubernur BI, Agus Martowardojo mengaku, Debt Service Ratio (DSR) mengalami kenaikan karena ULN swasta terus meningkat. Mayoritas utang ini merupakan pinjaman dari industri non bank.

"Kita perlu mewaspadai kecenderungan kebijakan normalisasi The Fed yang bisa membuat kondisi pasar keuangan bergejolak. Ini harus diantisipasi debitor di dalam negeri terutama apabila melakukan pinjaman luar negeri," jelas dia usai hadir di Indonesia Perbankan Expo di JCC, Kamis (28/8/2014).

Debitor, sambung dia, harus menghindari risiko kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikar, risiko jangka waktu berbeda dan variabel lain. Oleh karena itu, BI akan mengeluarkan aturan untuk mengatasi ULN swasta.

"Akan ada aturan baru mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian ULN swasta. Tapi saya belum bisa sebutkan aturannya seperti apa, yang pasti untuk meyakinkan kehati-hatian pengelolaan ULN swasta," cetus dia.

Agus menyebut, pertengahan tahun lalu, Indonesia dihadapkan pada kondisi tak menguntungkan akibat pengetatan stimulus moneter dan penurunan harga komoditas.

"Gangguan juga datang dari distribusi pangan, subsidi BBM, ULN swasta membesar. Situasi ini terus berlanjut sampai 2014. Jadi kita mesti waspada beban subsidi energi, kecenderungan inflasi tinggi, defisit migas, dan ULN swasta yang meningkat menjadi tekanan khusus," pungkas dia.

BI melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juni 2014 tercatat mencapai US$ 284,9 miliar, meningkat US$ 8,6 miliar atau 3,1 persen dibandingkan dengan posisi akhir kuartal  I-2014 sebesar US$ 276,3 miliar.

Peningkatan posisi ULN tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan baik oleh sektor swasta (US$ 4,2 miliar) dan sektor publik (US$ 1,2 miliar) serta pinjaman luar negeri sektor swasta (US$ 1,6 miliar) yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik (US$ 0,8 miliar).

Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 32,33% pada kuartal I-2014 menjadi 33,86% pada Juni 2014. Sementara itu, debt service ratio (DSR), yaitu rasio total pembayaran pokok dan bunga ULN relatif terhadap total penerimaan transaksi berjalan meningkat dari 46,42 persen pada kuartal sebelumnya menjadi 48,28 persen pada Juni 2014.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, posisi ULN meningkat US$ 26,9 miliar atau 10,4 persen dari US$ 258,0 miliar.

Peningkatan tersebut terutama disumbang kenaikan pinjaman luar negeri sektor swasta (US$ 13,6 miliar) serta surat utang sektor publik (US$ 9,4 miliar) dan sektor swasta (US$ 2,6 miliar). (Fik/Nrm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya