Defisit Anggaran, Pemerintah Getol Cari Utang dari Dalam Negeri

Saat ini pemerintah terbentur kekurangan investor domestik dalam postur pembiayaan sehingga pemerintah masih mengandalkan utang luar negeri.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 03 Okt 2014, 15:11 WIB
Diterbitkan 03 Okt 2014, 15:11 WIB
Aksi aktivis Koalisi Anti Utang di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (16/8). Mereka mendesak pemerintah melakukan audit hutang luar negeri.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah agresif mencari utang atau pembiayaan dari dalam negeri untuk menutup defisit anggaran di APBN. Upaya ini dapat mengurangi porsi utang luar negeri yang rawan terhadap kondisi global.

"Kita harus memperdalam pasar domestik. Pertama dengan menambah instrumen, dan kedua, menambah investor dalam negeri," ucap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PS Brodjonegoro kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Saat ini, kata dia, pemerintah terbentur kekurangan investor domestik dalam postur pembiayaan sehingga pemerintah masih mengandalkan utang luar negeri dari investor asing. Langkah tersebut perlu dilakukan pemerintahan baru.

"Memperdalam pasar, menambah instrumen, menambah potensial investor untuk masuk ke surat berharga daripada surat utang," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (DJPU Kemenkeu) menerbitkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) berseri 011. Dengan penerbitan ini, pemerintah berharap dapat meraup pembiayaan senilai Rp 20 triliun.

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan, mengaku, pemerintah menargetkan perolehan dana dari penerbitan ORI011 senilai Rp 20 triliun.

"Target penjualan ORI011 Rp 20 triliun. Angka ini sama seperti tahun lalu. Ini bagian dari pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014," kata dia.

ORI011 merupakan salah satu intrumen pembiayaan utang untuk menyerap investor dalam negeri.

"Investasi paling aman adalah ORI, kecuali kalau Indonesia default (gagal bayar utang) sehingga diharapkan minatnya akan lebih besar. Tapi jika Indonesia default, saya dan Pak Robert Pakpahan (Dirjen Pengelolaan Utang) tidak akan berada di sini lagi," tegas Menteri Keuangan Chatib Basri. (Fik/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya