Ini Kriteria Menteri ESDM yang Tak Boleh Dipilih

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) yang baru disebut harus bebas dari berbagai kasus hukum dan jelas rekam jejaknya. Bahkan disarankan agar pimpinan tertinggi ESDM ini diambil dari teknokrat murni agar tidak rentan dipengaruhi.

Pengamat energi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan ini untuk menghindari keberadaan mafia migas yang selama ini bermain di beberapa titik seperti royalti dan cost recovery pada sektor energi.

Dua sektor itu paling banyak dicuri dan diakali mafia sehingga negara menanggung rugi. Mafia migas mengakali sehingga dana cost recovery melambung dan negara merugi.

"Jangan dari birokrat atau pengusaha, teknokrat saja. Tentu saja rekam jejaknya bersih sekaligus juga bukan orang lama. Pasalnya, orang lama pasti paham bagaimana pola pencurian sehingga bukan mau memberantas malah mungkin melanjutkan," tegas dia di Jakarta, Minggu (19/10/2014).

Tentu saja, kata Boyamin, para pejabat yang terindikasi bersentuhan dengan mafia migas harus dijauhi. Misalkan mereka yang selama ini  pernah berada pada lingkaran kepemimpinan di Petral, Pertamina, BP Migas maupun SKK Migas. Mereka diharapkan tidak dipilih menjadi tim energi dalam pemerintahan Jokowi.

Sejumlah nama-nama yang pernah menjadi pimpinan di lembaga yang mengurusi energi tersebut antara lain Raden Priyono (Mantan Kepala BP Migas), Darwin Silalahi (Presiden Direktur Shell Indonesia), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4), Karen Agustiawan (Mantan Dirut Pertamina), dan Arie Soemarno (Mantan Dirut Pertamina dan Mantan Dirut Petral).

Nama nama lain adalah Ahmad Faisal (Mantan Direktur Niaga), Sugiharto (Komisaris Utama), Hanung Budya (Direktur Pemasaran Niaga) dan Hari Karyuliarto (Direktur Gas).

Boyamin juga mewanti-wanti, jika memang tidak dapat menteri, bisa saja para mafia migas ini beroperasi untuk menyusupkan pejabat di level dirjen atau pejabat lingkaran kekuasaan maupun di level direksi BUMN untuk terus melahirkan atau melanggengkan kebijakan pro mafia migas.

Dia memastikan, jika ada menteri ESDM yang terlibat kasus saya akan gugat ke KPK, Kejaksaan, karena kasus minyak zatapi saja tidak jelas sampai sekarang. "Jokowi juga harus mewaspadai para calon yang melakukan manuver lobi politik sana-sini karena tidak akan setia," tegas dia. (Nrm)