Masalah ini Dituntaskan, Jokowi Bisa Dongkrak Produksi Migas RI

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Presiden IPA Lukman Mahfoedz memberi trik untuk pemerintah baru yang dipimpin Presiden Joko Widodo jika ingin mendongkrak produksi minyak dan gas (migas) di Tanah Air.

Menurut Bos PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) ini, ada berbagai masalah yang harus diselesaikan pemerintah baru jika meningkatkan produksi migas.
Saat ini di Indonesia memiliki 321 wilayah kerja migas, tetapi yang berproduksi hanya 58 wilayah kerja. Sedangkan 22 wilayah kerja masih dalam masa pengembangan dan 241 lainnya masa eksplorasi.

"Jumlah blok migas yang berproduksi harus segera bertambah,"  kata Lukman saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Lukman menambahkan, dari 241 blok ksplorasi, ada 22 wilayah kerja yang dioperasikan oleh perusahaan migas kelas dunia saat ini boleh dikatakan stagnan sejak dua atau tiga tahun ini. Hal itu disebabkan urusan Pajak Bumi dan Bangun sehingga menjadi hambatan peningkatan produksi migas.

"Sungguh sangat disayangkan. Secara umum, permasalahan yang ada adalah masalah PBB, Peraturan Pemerintah 79 yang harus direvisi," ungkap Lukman.

Menurut Lukman, permasalahan tersebut menjadi hal prioritas yang harus diselesaikan pemerintah baru. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga harus melakukan revisi Undang-undang (UU) 22 Tahun 2001 serta Aturan Perpanjangan kontrak Migas.

"Juga melakukan percepatan Persetujuan untuk proyek-proyek besar seperti Tangguh Train 3, IDD Chevron dan Masela," lanjutnya.

Lukman mengungkapkan, harus ada upaya khusus juga yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi terutama di laut dalam dan sebelah timur Indonesia.

"Apabila memang kita bersungguh- sungguh untuk meningkatkan produksi," pungkas dia. (Pew/Ndw)