5 Kantor Pos yang Jadi Lokasi Peluncuran Kartu Sakti Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Jakarta Pusat yang berada di Pasar Baru, Jakarta.

Jokowi bakal didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowadojo, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris, Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin dan Dirut PT Pos Indonesia  Budi Setiawan juga akan hadir diacara itu.

Ketiga kartu yang tergabung dalam program Government to person (G2P) adalah bantuan keluarga kurang mampu seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM, yang dulunya diberikan tunai lewat kantor pos, kini  akan diberikan diberikan secara non tunai melalui Layanan Keuangan Digital melalui kartu.

Puan Maharani sebelumnya mengatakan, tiga program ini akan diluncurkan oleh Presiden Jokowi di lima tempat melalui Kantor Pos di Jakarta pada hari ini.  Selain Kantor Pos Jakarta Pusat, ketiga kartu ini akan dibagikan di Kantor Pos Jakarta Selatan, Kantor Pos Mampang, Kantor Pos Jakarta Timur dan Kantor Pos Jakarta Utara.

Puan mengungkapkan, penerapan program tersebut dilakukan secepatnya karena Presiden Joko Widodo berkeinginan masyarakat Indonesia segera mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari program sebelumnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, program tersebut akan ditujukan untuk 1,289 juta masyarakat miskin dalam bertahap. Dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, menggunakan anggaran Bantuan Sosial Kementerian Sosial.

KIS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN.

"BPJS penyelenggaranya, JKN sistemnya, semua satu kesatuan kok," ungkap Khofifah.

Sedangkan program KKS, dibuat untuk meningkatkan kemapuan masyarakat yang kurang mampu. Kedepannya bantuan ini diusulkan dalam bentuk e-money untuk menggerakkan usaha yang produktif.

"Kira-kira setara dengan 24,5 juta penduduk Indonesia. Sekitar 25 persen dari total penduduk itu terbawah," tambahnya.

Menteri Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan menambahkan, KIP pada fase pertama akan diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 siswa.

Dia memastikan jumlah tersebut akan bertambah. Pasalnya, data tersebut menggunakan data Bantuan Siswa Miskin (BSM), ke depannya siswa rentan miskinpun juga akan mendapat bantuan tersebut.

"Data ini adalah data yang didapat TNP2K 2013. Pada fase pertama ini program KIP akan menggunakan data siswa miskin yang kemarin menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)," terang dia. (Ndw)