Pengusaha Usul Moratorium Pembangunan Hotel

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Wiryanti Sukamdani mengusulkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar larangan rapat di hotel dibarengi dengan pengetatan izin membangun hotel. Usul tersebut untuk menghindari persaingan berlebihan di tengah pembatasan tersebut.

"Kami juga mengusulkan tolong dari pemerintah juga misalnya di daerah yang sudah kelebihan izin, kelebihan hotel diadakan moratorium. Jadi dikurangin pembangunan hotelnya," kata Wiryanti, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Wiryanti menuturkan, ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah terlalu padat akan hotel dan perlu dilakukan moratorium dengan segera. "Yang berlebihan misalnya Bali, lalu Makassar, Jawa Barat, seperti itu. Itu yang sudah sangat over," ujar Wiryanti.

Wakil Presiden Hotel Sahid Jaya ini melihat JK setuju dengan usul yang disampaikan. Alasan lain, bank sebagai pemberi pinjaman modal juga akan ragu untuk membiayai pembangunan hotel.

"Beliau mengerti, beliau paham memang moratorium penting. Menurut beliau sekarang ini pasti sudah tidak ada bank yang mau membiayai hotel lagi, karena apa masih visible biayai hotel sekarang," terang Wiryanti.

Kemudian, Wiryanti juga meminta agar pemerintah memperbaiki infrastruktur dan menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik. Bila usul-usul ini dilakukan, ia yakin target untuk mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 wisatawan domestik bisa terwujud.

Janjikan Biaya Promisi 3 Kali Lipat

Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah menambahkan sebagai kompensasi terhadap pengusaha hotel dan restoran atas aturan yang dibuat, pemerintah akan meningkatkan biaya promosi.

"Dari sisi wapres, nanti akan ada peningkatan biaya promosi sebanyak 3 kali lipat dari Rp 250 milliar menjadi Rp 1,2 triliun, naiklah sekian kali lipat," kata Husain.

Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh Kementerian Pariwisata. Guna dari peningkatan biaya promosi adalah menarik para wisatawan, terutama yang berasal dari luar negeri.

Husain menjelaskan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK akan membawa kerugian dalam waktu singkat. Namun, perlahan-lahan dampak baik akan terasa secara menyeluruh.

"Efisiensi ini diharapkan untuk menggenjot semua pembangunan infrastruktur. Jadi pengetatan efisiensi pemerintah itu mulai dari harga BBM dan seterusnya, sehingga nantinya ada anggaran di tahun depan ini Rp 250 triliun itu untuk memperbaiki infrastruktur jalan tol, bandara dan macam-macam," imbuhnya.

"Sehingga kalau jalan lancar tidak macet ke puncak,bandung dan daerah lain, itu diharapkan hotel-hotel ini dan wisatawan akan pergi ke situ. Jadi Pak Wapres menekankan, mungkin ini kebijakan akan berdampak secara bertahap tetapi dalam jangka panjang itu akan memacu kembali hunian-hunian hotel," tandas Husain. (Silvanus Alvin/Ahm)