Wapres JK: Jangan Pelit Hargai Tanah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta  tidak pelit menghargai tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan pembangkit listrik. Hal tersebut bertujuan mempercepat proses pembangunan.

Kalla mengatakan, pembebasan lahan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan infrastruktur khususnya pembangkit listrik, padahal pembebasan lahan bagian kecil dari total investasi proyek.

"Sering kita berdebat susah karena lahan. Padahal hanya kurang dari 0,5 persen dari total investasi," kata Kalla, saat membuka Musyawarah Nasional VI Masyarakat Kelistrikan Inonesia, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Menurut Kalla, untuk mempercepat pembebasan lahan, tanah yang dibeli harus dengan harga yang pantas bahkan sedikit lebih mahal ketimbang harga standar.

"Jangan pelit terhadap rakyat. Contoh Batang, investasi Rp 40 triliun, hanya Rp 200 miliar untuk  harga tanah, berkelahi 2 tahun. Mau 2-3 kali NJOP silakan," tutur Kalla.

Namun, Kalla juga meminta masyarakat tidak memanfaatkan hal tersebut dengan meminta harga tanah sangat tinggi, sehingga memberatkan untuk dibebaskan.

"Indramayu,invetasi Rp20 triliun,  harga tanahnya Rp 40 miliar, rakyat harus dikasih harga yang baik untuk tanah yang dipakai. Karena harga tanah tidak sebanding dengan nilai barang yang mau dipakai," ungkap Jusuf Kalla.

Selain itu, untuk membebaskan tanah dengan harga yang lebih tinggi, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kejaksaan, agar tidak menyalahi aturan hukum.

"Bilang Jaksa jangan ditangkap kalau berikan 2-3 kali NJOP.  Karena itu tidak menyengsarakan rakyat," pungkasnya. (Pew/Ahm)