Liputan6.com, Jakarta - Hampir lima bulan Kabinet Kerja mengemban amanah rakyat, menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Jargon kerja, kerja dan kerja diklaim sudah mendarah daging di tubuh para menteri.Â
Â
Lalu pertanyaannya, kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengevaluasi kinerja menteri-menterinya? Apakah dalam waktu segera, Presiden bakal melakukan reshuffle kabinet ini?.
 Â
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK baru berjalan hampir lima bulan. Perjalanan ini merupakan proses singkat bagi masyarakat mengevaluasi kinerja Jokowi-JKdan para pembantunya.Â
Â
"Dijalani saja belum sudah mau reshuffle. Ini masih proses singkat untuk kita evaluasi. Kalau saya ya nggak setuju," tegas dia di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (1/4/2015).Â
Â
Saran Luhut, evaluasi kinerja para menteri idealnya dilakukan dalam waktu enam bulan. Standar, parameter, dan KPI penilaian dari Presiden terhadap kinerja para menteri sudah terukur dengan jelas.
Â
Bisa diukur dengan mempertimbangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Â
Â
"Jadi tentara saja, dinilai bagus atau enggaknya dalam waktu enam bulan, sekarang baru hampir lima bulan sudah repot. Nanti jika sudah enam bulan, Presiden mungkin memanggil menterinya memberi tahu atau menegur, dan lainnya. Itu tugas Presiden," cetus Luhut. (Fik/Nrm)
Â