Pacu Investasi Hijau, RI Minta Bantuan dari Negara Asing

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)‎ menyatakan, penerapan investasi menuju ekonomi hijau di Indonesia membutuhkan pendanaan yang besar. Anggaran tersebut tidak bisa dipenuhi dari  Indonesia sehingga membutuhkan peran serta dari negara asing.

‎Kepala Staf Kepresidenan RI, Luhut Panjaitan mengungkapkan, pemerintah mempunyai peran besar dalam mendidik dan mengubah pemikiran masyarakat terkait penggunaan energi batubara pada pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW).

"Dari 35 ribu MW pembangkit listrik, sebesar 60 persen masih pakai energi batu bara. Kita sedang mempromosikan energi panas bumi dengan potensi jauh lebih tinggi dibanding batubara," kata dia di acara 'Tropical Landscapes Summit: A Global Investment Opportunity' di Hotel Shangrila, ‎Jakarta, Senin (27/4/2015).

Lebih jauh Luhut mencontohkan, hutan di Kalimantan Barat khususnya Pontianak saat ini gundul karena adanya investasi non ramah lingkungan. Hewan langka seperti Orang Utan pun kabur dari habitatnya.

"Pada 20-30 tahun lalu, saya pergi ke Pontianak, Kalbar masih banyak hutan, dan populasi Orang Utan pun ‎banyak. Tapi kini, enggak ada lagi. Ini harus segera diatasi," paparnya.

Indonesia, lanjut dia, sangat menyadari permasalahan pelestarian lingkungan sehingga membutuhkan kebijakan baru dari pemerintah terkait hal ini. Memberi insentif kepada investasi hijau dari asing yang masuk ke Indonesia.

"Terjadi penangkapan ilegal pun karena lingkungan kita yang rusak. Tapi memperbaiki dan membenahinya butuh dukungan, butuh keuangan dan butuh bantuan teknis dari negara lain. ‎Jangan khawatir Presiden saya sangat komitmen dengan lingkungan, tapi kita butuh bantuan keuangan," tegas Luhut.

Sementara Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengaku, praktik bisnis yang ramah lingkungan sudah diterapkan sejak dulu. Namun pemerintah perlu meyakinkan ‎bahwa setiap proyek investasi yang masuk ke Indonesia tidak merusak lingkungan.

"Untuk investasi hijau harus membuat perubahan mendasar, ‎dan peraturan yang mendukung. Serta butuh rangsangan insentif sehingga investasi yang masuk bisa mengurangi risiko banjir, melestarikan lingkungan seperti di 15 kawasan industri di Indonesia yang direncanakan pemerintah," tukas Suryo.(Fik/Ndw)