Menteri Susi Siap Diganti

Liputan6.com, Jakarta - Peristiwa bongkar pasang (reshuffle) jilid pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pelajaran berharga bagi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti. Mantan bos Susi Air tersebut mengakui, jika menteri hanyalah jabatan politis. Jadi, sewak-waktu posisinya bisa dicopot.

Susi pun menegaskan, bongkar pasang seperti itu tak disadari sebelumnya. "Saya sadar sampai dengan hari ini tidak akan pernah kelupaan menteri ini jabatan yang sangat politis. Sebelumnya saya tidak sadar sampai resshufle dan menghadiri bahwa saya tahu jabatan ini politis," kata dia, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Namun, hal tersebut tak menjadi kekhawatiran Susi. Dia menegaskan akan berkomitmen kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Saya akan atur Indonesia perikanan seperti saya mau bekerja di sini selamanya. Saya lari kenceng," tuturnya.

Susi pun menegaskan, akan menjadi program keberlanjutan kelautan dan perikanan sebagai program utama pemerintahan. "Saya ingin sustain keberlanjutaan pengelolaan. Harus berkelanjutan," tegasnya.

Sebagai informasi, dari tangan Susi lahir beberapa kebijakan yang kerap dianggap kontroversial. Di antaranya, moratorium kapal.

Susi pun menegaskan, moratorium dilakukan untuk mencegah praktik pencurian guna mewujudkan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Terkait perbudakan, human trafficking, penyelundupan, penggelapan pajak banyak. Ternyata saya tutup perikanan kita tumbuh. Memang selama ini tidak masuk buku kita dan kita tidak tahu," tandas dia. (Amd/Gdn)