Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo berencana akan kembali mengeluarkan paket kebijakan Jilid II di akhir bulan ini. Dalam paket kebijakan tersebut salah satu poinnya adalah adanya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai skema pembangunan kilang minyak di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, dalam Perpres tersebut nantinya akan melonggarkan kebijakan di mana perusahaan swasta boleh membangun kilang.
"Kilang minyak itu betul sekali lama tidak dibangun, oleh karena itu kita buat peraturan mdah-mudahan, ini di peket ke dua, sehingga lebih kurang swasta bisa masuk, bisa join dan diatur," kata Darmin di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Dikatakan Darmin, terahir Indonesia bangun kilang pada 22 tahun lalu saat jaman Orde Baru. Dengan semakin tingginya kebutuhan akan minyak, dengan jumlah kilang sekarang di Indonesia dinilainya sangatlah kurang.
Darmin menambahkan nantinya perusahaan swasta yang membangun kilang minyak di Indonesia tersebut akan dipaketkan dengan investasi di bidang petrokimia. Dengan begitu, dipastikan Darmin investasi kilang akan lebih menarik.
Sementara itu, dari sektor perushaan yang siap membangun kilang di Indonesia, Darmin mengatakan Saudi Aramco menjadi perusahaan yang sudah menyatakan ketertarikannya kepada pemerintah.
"Banyak yang minat bangun kilang di Indonesia, Aramco itu duitnya banyak, mereka siap bangun kilang di Indonesia," tegas Darmin.
Seperti diketahui, Aramco merupakan perusahaan migas asal Arab Saudi telah menyatakan minatnya untuk menanamkan investasi di Indonesia sebesar US$ 10 miliar.
Nantinya jika diizinkan, Aramco akan membangun kilang minyak, depo (storage) dan sistem distribusinya. Komitmen Aramco tersebut merupakan hasil kunjugan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Timur Tengah. (Yas/Ndw)
Di Paket Kebijakan Jilid II, Swasta Boleh Bangun Kilang Minyak
Presiden RI Joko Widodo berencana akan kembali mengeluarkan paket kebijakan Jilid II di akhir bulan ini.
Diperbarui 16 Sep 2015, 20:07 WIBDiterbitkan 16 Sep 2015, 20:07 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Advokat Donny di Sidang Hasto Sebut Informasi Transaksional Urus Harun Masiku Datang dari Eks Kader PDIP
Penggugat Ijazah Jokowi Jadi Tersangka Dugaan Pemalsuan Dokumen, Ini Duduk Perkaranya
Nasib 157 WNI Terancam Eksekusi Mati di Negeri Orang
Harun Al Rasyid Jadi Deputi Pengawasan BP Haji, Eks Penyidik KPK Sebut Komitmen Prabowo Cegah Korupsi
Pengamat: Pelamar PPSU Membludak Karena Kurangnya Lapangan Kerja
Bareskrim Tangguhkan Penahanan Kades Kohod Arsin Cs, Ini Alasannya
Selain Soeharto, Ada Gus Dur hingga Guru Tua Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional 2025
Prabowo Sikapi Bijak Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI
Kaisar KKSP Minta Pemerintah Berhitung Matang Dampak dari Hasil Negosiasi dengan AS Soal Tarif
Kaisar KKSP Soroti Negosiasi RI dengan AS Soal Tarif, Singgung Tak Sesuai Arah Strategi Transisi Energi
Jaksa Putar Rekaman Saeful Bahas Jaminan dari Hasto untuk Harun Masiku, Kuasa Hukum Duga Itu Pencatutan
Pemprov Jakarta Bakal Perluas Layanan Mikrotrans JakLingko hingga Daerah Penyangga