Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengumumkan daftar ratusan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) yang menyabet penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 mengatakan, kini saatnya Indonesia memasuki era baru pelaporan keuangan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dapat lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Rakernas ini merupakan agenda rutin setiap tahun dan dimulai sejak 2008. Dihadiri sejumlah menteri atau pemimpin kementerian/lembaga, gubernur/bupati/wali kota dan sebagainya.
"Berbagai upaya kita sudah lakukan untuk menyusun standar, pelaporan aktual, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ke depan mampu menyusun laporan akuntansi berbasis akrual tanpa melupakan good governance dan clean governance," tegas dia di Aula Dhanapala, Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Bambang menyebut, jumlah LKKL yang mengantongi opini wajar dari BPK sebanyak 80 LKKL pada periode 2014. Terdiri dari 62 LKKL menyabet opini WTP dan 17 LKKL opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Jumlah LKKL yang memperoleh WTP meningkat signifikan dari periode 2006 yang hanya 7 LKKL.
"Jumlah LKKL yang tidak memberikan pendapat atau disclaimer menurun signifikan dari 36 pada 2006 menjadi 7 LKKL di 2014," ujarnya.
Sementara untuk LKPD, menurut Bambang, yang memperoleh opini wajar mencapai 418 LKPD pada 2014, terdiri dari 225 WTP dan 193 WDP. Jumlahnya meningkat signifikan dibanding 21 LKPD dengan opini WTP pada 2009. "Diharapkan ini bisa menjadi milestone perubahan kita memasuki era baru akuntansi berbasis akrual," tegas dia.
Berikut Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menyabet penghargaan LKPP/LKPD opini WTP:
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. MPR
5. DPR
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Mahkamah Agung (MA)
8. Kementerian Sekretariat Negara
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Pertahanan
11. Kementerian Hukum dan HAM
12. Kementerian Keuangan
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Perindustrian
15. Kementerian Perhubungan
16. Kementerian Agama
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan
18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19. Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
20. Kemenko Bidang Perekonomian
21. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
22. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
23. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
24. Kementerian Koperasi dan UKM
25. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
26. Kementerian PAN RB
26. Kementerian PAN RB
27. Badan Intelijen Negara (BIN)
28. Dewan Ketahanan Nasional
29. Badan Pusat Statistik (BPS)
30. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
31. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
32. Kepolisian Negara RI
33. BPOM
34. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
35. Badan Narkotika Nasional (BNN)
36. Komisi Hak Asasi Manusia
37. Mahkamah Konstitusi
38. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan
39. Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia
40. Badan Tenaga Nuklir Nasional
41. Badan Standarisasi Nasional
42. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
43. Lembaga Administrasi Negara
44. Badan Kepegawaian Negara
45. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
46. Kementerian Perdagangan
47. Komisi Pemberantasan Korupsi
48. Dewan Perwakilan Daerah
49. Komisi Yudisial
50. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Advertisement
51. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
51. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
52. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
53. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
54. Basarnas
55. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
56. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
57. Badan Penanggulangan Terorisme
58. Sekretariat Kabinet
59. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
60. Provinsi Bali
61. Provinsi Bengkulu
62. Provinsi DI Yogyakarta
63. Provinsi Gorontalo
64. Provinsi Jambi
65. Provinsi Jawa Barat
66. Provinsi Jawa Tengah
67. Provinsi Kalimantan Barat
68. Provinsi Kalimantan Selatan
69. Provinsi Kalimantan Tengah
70. Provinsi Lampung
71. Provinsi Kalimantan Utara
72. Provinsi Kepulauan Riau
73. Provinsi Kalimantan Timur
74. Provinsi Nusa Tenggara Barat
75. Dan masih banyak lainnya
(Fik/Zul)*
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)