Anggaran Kemenkeu Disunat Rp 8,99 Triliun, DPR Titip Pesan Ini ke Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Komisis XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Kementerian Keuangan dalam APBN Tahun anggaran 2025 sebesar Rp8,99 triliun. Sehingga, anggaran Kemenkeu untuk tahun 2025 menjadi Rp44,203 triliun, dari sebelumnya yang sebesar Rp53,195 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah anggota Komisi XI yang berasal dari berbagai partai politik memberikan pandangannya mengenai upaya efisiensi anggaran yang dilakukan di Kementerian Keuangan.

Anggota Komisi XI dari Partai PKS, Ecky Awal Mucharam, menyatakan bahwa meskipun efisiensi anggaran dilakukan, hal tersebut seharusnya tidak mengurangi semangat dan kinerja para pegawai Kementerian Keuangan.

"Jangan sampai mengurangi semnagat teman-teman pegawai Kementeria Keuangan," kata Ecky dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Efisiensi Anggaran Kemenkeu Tahun 2025, di DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Berdampak Negatif

Ecky, mengingatkan agar efisiensi tidak sampai berdampak negatif terhadap penerimaan negara yang menjadi tantangan besar, terutama dengan target penerimaan yang terus meningkat.

Ecky juga mengungkapkan bahwa meskipun ada penyesuaian anggaran, pihaknya merasa senang karena belanja pegawai tidak terpangkas. Hal ini dinilai penting untuk menjaga motivasi pegawai agar tetap optimal dalam menjalankan tugas-tugas mereka, terutama terkait pengelolaan keuangan negara yang cukup menantang.

"Karena, target penerimaan negara dan pengelolaan keuangan negara cukup menantang, disini tidak termasuk (kena pangkas) saya senang sekali. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik output outcome dan target, serta tupoksinya terjaga dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai PAN, Andi Yuliani Paris, menyoroti bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal mengurangi pengeluaran, tetapi juga mengubah budaya organisasi yang selama ini dianggap tidak efisien.

Menurutnya, efisiensi anggaran di masa lalu, terutama saat pandemi Covid-19, telah menunjukkan pengurangan biaya birokrasi yang signifikan, termasuk biaya perjalanan dinas dan pengelolaan birokrasi.

"Efisiensi anggaran inikan mengubah budaya organisasi dari birokrasi yang selama ini dianggap tidak efisien, dan diharapkan budaya organisasi dari birokrasi ini jadi efisien," kata Andi Yuliani.

Andi menyarankan agar pada tahun 2026, upaya efisiensi anggaran tidak hanya bertujuan untuk mengurangi biaya, tetapi juga untuk memperbaiki budaya organisasi yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Ia juga menekankan pentingnya diskusi yang lebih mendalam mengenai skenario efisiensi anggaran yang dapat diterapkan di masa depan.

"Mudah-mudahan tahun 2026 lebih efisien, pelayanan publik tetap tercapai, mungkin nanti perlu didiskusikan kembali di Kementerian Keuangan annti skema tahun 2026 seperti apa efisiensinya," kata Andi.

Selain itu, Anggota Komisi XI dari Partai Demokrat, H. Fathi, memberikan apresiasi terhadap upaya Kementerian Keuangan yang telah melakukan efisiensi sejak masa pandemi Covid-19 dan semakin agresif di tahun-tahun berikutnya.

Fathi menyebut, efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan, seperti pengurangan belanja birokrasi yang signifikan, menjadi langkah yang patut dihargai.

"Secara angka yang diterangkan oleh Menkeu, belanja birokrasi sebesar Rp2,34 triliun vs Rp967,38 miliar luas biasa impresif. Namun, jangan sampai menurunkan perfomance Kementerian Keuangan, khususnya dari sisi penerimaan negara," ujar Fathi.

Namun, Fathi mengingatkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan jangan sampai menurunkan performa Kementerian Keuangan, terutama dalam hal penerimaan negara.

"Kami harapkan ke depannya pengelolaan organisasi yang efisien ini bisa menjadi budaya baru yang baik, sehingga anggaran dapat dipergunakan bagi hal lain yang bisa berdampak langsung ke masyarakat," ujar Fathi.