Mentan Amran Sebut RI Seharusnya Dapat Atur Harga CPO

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengatakan Indonesia dan Malaysia dapat kerja sama untuk penuhi kebutuhan CPO global.

oleh Septian Deny diperbarui 27 Nov 2015, 17:28 WIB
Diterbitkan 27 Nov 2015, 17:28 WIB
20151014- Ilustrasi Kelapa Sawit
Ilustrasi Kelapa Sawit

Liputan6.com, Nusa Dua - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak semua pihak untuk mengawal kelapa sawit sebagai industri komoditas strategis. Langkah ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang secara total mengelola lahan seluas 4 juta hektar (ha).

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, kelapa sawit sudah selayaknya mendapatkan dukungan karena sudah menjadi komoditas strategis karena Indonesia merupakan produsen dan pemasok kebutuhan minyak terbesar di dunia.

"Maka Indonesia sebagai pengekspor crude palm oil (CPO) utama di dunia semestinya bisa mengatur harga sawit. Seperti halnya pengekspor gandum yang bisa mengatur harganya kepada importir termasuk Indonesia," ujar dia usai menghadiri acara 11th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua Bali, Jumat (27/11/2015).

Namun pada komoditas sawit ini, Indonesia tetap belum bisa mengendalikan harga CPO. Karena itu harus ikut diperjuangkan agar Indonesia mampu menjadi pengendalian harga CPO dunia. Amran menyatakan, kelapa sawit punya peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat petani.

Dari jumlah lahan sawit petani seluas 4 juta ha ini, ada sekitar 20 juta orang yang menggantungkan hidupnya pada industri ini.

"Mohon maaf bukan berarti kami tidak peduli dengan lingkungan, orang utan saja kita jaga dan mendapatkan perhatian dunia. Apalagi petani dan masyarakat sekitar. Nah, cara pandangannya harus kesejahtaraan manusia, bukan hanya lingkungan. Karena ada saudara-saudara kita yang harus dijaga dan diprioritaskan," jelas dia.

Amran memperkirakan, produksi CPO tahun ini mencapai 30 juta ton. Dengan produksi sebesar ini maka Indonesia dan Malaysia dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan di pasar global.

"Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mendatangani nota kesepahaman tentang pembentukan dewan produsen sawit dunia pada 21 November lalu," tandas dia. (Dny/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya