Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Pemerintah Diminta Segera Putuskan Lokasi Fasilitas Blok Masela

Dari kajian LPEM UI, manfaat ekonomi dari skema kilang terapung dengan perkiraan belanja modal sekitar US$ 14,8 miliar.

oleh Zulfi Suhendra diperbarui 26 Feb 2016, 11:00 WIB

Diterbitkan 26 Feb 2016, 11:00 WIB

20151007-Rizal Ramli bahas blok Masela-Jakarta

Seorang melintas di depan layar peta usai pertemuan antara Menko Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli dengan perwakilan masyarakat Maluku di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Pertemuan membahas Blok Masela. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Penentuan lokasi fasilitas Blok Gas Masela dinilai akan lebih memberikan dampak ekonomi jika dibangun dengan sistem kilang terapung. Pemerintah didorong untuk segera memutuskan lokasi fasilitas blok gas ini.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak menunda lagi rencana pengembangan Blok Masela dari rekomendasi yang sudah disetujui Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Perdebatan soal kilang terapung dan kilang darat sudah selesai pada Desember 2010. Itu karena semua pihak sudah sepakat bahwa pengembangan Blok Masela menggunakan kilang terapung.

“Saya tidak punya interest di sana. Tetapi pemerintah harus segera memutuskan karena kalau terlalu lama bisa saja nasibnya akan sama dengan proyek IDD yang sekarang ini tidak jelas. Apalagi dengan tren harga minyak dunia yang anjlok, proyek itu bakal tidak ekonomis untuk dikembangkan,” kata dia di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Dari kajian LPEM UI, manfaat ekonomi dari skema kilang terapung dengan perkiraan belanja modal sekitar US$ 14,8 miliar tersebut menumbuhkan produk domestik bruto (PDB) sekitar US$ 126,3 miliar, penerimaan negara sebesar US$ 51,8 miliar, pendapatan rumah tangga sekitar US$ 14,5 miliar, dan menyerap 657 ribu tenaga kerja dari penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, jika keputusan terus-menerus ditunda, dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kerugian ekonomi sekitar US$ 4,2 miliar dari sisi PDB. Selain itu, penundaan akan berpotensi pada hilangnya peluang penciptaan tenaga kerja baru.

Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, salah satu tantangan dalam pengembangan lapangan migas di laut dalam adalah soal teknologi yang teruji. Menurutnya, prospek industri migas nasional ke depan terletak di proyek laut dalam di Timur Indonesia.

“Kita sedang merintis era industri migas berbasis maritim yang berdampak terhadap perekonomian di Indonesia Timur. Proyek ini menjanjikan untuk memberikan dampak berganda di masa mendatang untuk penemuan dan pengembangan proyek migas lain di Indonesia,” tuturnya. (Zul/Nrm)