Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Target Pertumbuhan Ekonomi Turun, Ini Komentar JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kesepakatan pemerintah dan DPR menurunkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1 persen masuk akal.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 08 Jun 2016, 15:48 WIB

Diterbitkan 08 Jun 2016, 15:48 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kesepakatan pemerintah dan DPR menurunkan target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1 persen masuk akal. JK beralasan, kondisi ekonomi Indonesia dan dunia juga tengah mengalami penurunan.

"Memang dalam kondisi begini kita harus realistis lah, bahwa semua negara lah sekarang tidak bisa membuat target terlalu tinggi karena itu 5,1 persen reasonable-lah menurut saya kita bisa capai dalam kondisi begini," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Target pertumbuhan ekonomi ini memang lebih rendah dari target sebelumnya, yakni 5,3 persen. Hanya saja, bila melihat kondisi ekonomi seperti turunnya ekspor, perdagangan, dan permintaan pasar tentu penurunan target jadi sangat masuk akal.

"Ekspor kita menurun, infrastruktur, begitu juga perdagangan dan lain-lainnya impor juga menurun artinya kegiatan industri akan pasti mengalami. Pasar juga permintaan kita lagi menurun artinya pajak juga menurun kalau begitu otomatis pembangunannya tidak sebaik apa yang kita rencanakan," imbuh JK.

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI setuju perubahan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP 2016 menjadi 5,1 persen yang lebih realistis dengan kondisi perekonomian terkini. Hal ini diputuskan dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI yang membahas asumsi makro RAPBNP 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2016 lebih realistis pada kisaran 5,1 persen setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih melambat pada tahun ini.

Tak hanya itu, konsumsi rumah tangga juga diprediksi tidak bisa tumbuh lebih dari 5 persen akibat pelemahan daya beli masyarakat yang telah terlihat sejak awal tahun. Lalu konsumsi pemerintah juga terhambat oleh pemotongan belanja operasional non prioritas di kementerian lembaga dan sektor investasi diperkirakan sedikit tertahan, meskipun membaik dari triwulan I-2016.

"Sedangkan, ekspor bisa berada dalam wilayah yang positif pada akhir tahun, tapi pertumbuhan Tiongkok yang menjadi negara tujuan ekspor sedang menurun, maka kami khawatir kinerja positif sukar dicapai," kata Bambang.