Realisasi 86 Proyek Investasi Serap 20 Ribu Tenaga Kerja

Liputan6.com, Jakarta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat adanya realisasi investasi 86 proyek di 11 provinsi telah menyerap 20 ribu tenaga kerja. Hal tersebut merupakan salah hasil pemantauan dan fasilitasi proyek-proyek investasi tahap konstruksi yang dilakukan BKPM pada Juni 2016.

Kepala BKPM Franky Sibarani merinci penyerapan tenaga kerja terjadi di Jawa Tengah sebanyak 12.163 orang, Jawa Barat 4.987 orang, Riau 1.495 orang, Kalimantan Selatan 859 orang, Kalimantan Timur 708 orang, Bali 359 orang. Selain itu juga di Papua 350 orang, Sumatera Barat 291 orang, Bangka-Belitung 183 orang, Bengkulu 105 orang dan Jakarta 27 orang.

"Potret 86 proyek investasi ini menunjukkan pengawalan intensif terhadap proyek investasi dibutuhkan karena dapat memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja maupun potensi terciptanya lapangan kerja, maupun potensi ekspor serta substitusi impor," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Franky menambahkan di luar penyerapan tenaga kerja yang sudah terealisasi, pihaknya juga mencatat adanya peluang kerja yang tercipta sebanyak lebih dari 30 ribu orang di tiga provinsi, antara lain Jawa Tengah 22.960 orang, Jawa Barat 7.725 orang dan Papua 238 orang.

Selain penyerapan tenaga kerja, pemantauan 86 proyek yang dilakukan BKPM selama Juni juga mencatat adanya potensi ekspor senilai US$ 1,2 miliar dan potensi penghematan anggaran melalui produksi barang substitusi impor senilai US$ 1,6 miliar.

“Semakin banyak proyek investasi yang terealisasi akan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong ekspor dan penghematan anggaran melalui produksi barang substitusi impor," kata dia.

‎Sementara itu, Direktur Wilayah III Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Wisnu Soedibjo menyampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan proyek investasinya. Wisnu ‎membidangi tiga wilayah, antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten

"Beberapa di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja terampil dan spesialis, pasokan listrik dan perizinan daerah," ungkap dia.

Permasalahan serupa juga disampaikan Direktur Wilayah IV Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan BKPM Dadang Mulyana. Dadang membawahi lima wilayah, seperti Jawa Timur, Bali, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.