Kepala BKPM Ungkap Kerumitan Pemberian Izin Investasi di Daerah

Liputan6.com, Jakarta Perizinan yang rumit di tingkat daerah menjadi kendala pada investasi di bidang pariwisata.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk bisa mendorong investasi ke Indonesia.

Dia mencontohkan, terkait pembangunan hotel. Ada pemerintah daerah yang menetapkan jika pemasangan parabola dan pembuatan kolam renang harus memiliki izin yang berbeda.

"Perizinan daerah tetap jadi tantangan. Kemarin pagi di rapat pleno satgas reformasi ekonomi ada yang sampaikan, ada satu pemerintah daerah perizinan untuk bikin hotel. Pasang TV parabola satu izin, kolam renang satu izin," kata dia dalam acara Trade, Tourism, and Investment Seminar di Jakarta, Kamis (13/10/2016).
[bacajuga:Baca Juga](2625295 2625030 2621348)
Dia menuturkan, jika hal tersebut dibiarkan maka investor tak akan melirik Indonesia. Investor akan mencari tempat lain dengan perizinan yang lebih sederhana.

"Menjadi tugas kita bersama untuk revolusi mental. Bukan hanya di pusat, tapi juga di pemerintah daerah," tambah dia.

Tanpa menyebut perkembangan nilai investasi di sektor wisata, Thomas mengatakan investasi di sektor ini masih kecil. Selain itu, sebaran investasi di bidang pariwisata juga belum merata.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya mendorong sektor pariwisata dengan membuat 10 destinasi prioritas pariwisata.

"Mayoritas investasi resort, hotel itu di Bali, Jakarta. Kita harus diversifikasi ada 10 di Bali baru," ujar dia.

Lebih lanjut, Thomas menuturkan sektor pariwisata merupakan sektor investasi yang murah namun memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian.

"Kita harus lihat, jangka angka saja. Saya kasih contoh ada investasi puluhan triliun di manufaktur padat modal tapi hanya beberapa ratus tenaga kerja. Kemudian resort di wisata hanya beberapa puluh miliar tapi ribuan tenaga kerja," tandas dia.(Amd/Nrm)