DPR Minta PLN Kenakan Tarif Listrik Sesuai Kemampuan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Hari Listrik Nasional ke 71 harus menjadi momentum peningkatan elektrifikasi nasional, guna meningkatkan daya saing. Lantaran program pemerataan kelistrikan masih belum tercapai.

"Hari listrik seharusnya menjadi momentum bagi PLN secara konsisten meningkatkan kecukupan pasokan listrik. Pengenaan tarif listrik yang berorientasi kepada kemampuan masyarakat dan keseimbangan penggunaan batu bara, gas, energi terbarukan serta konservasi energi," kata Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar, di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Rofi menuturkan, program listrik 35 ribu Mega Watt (MW) yang dijagokan Pemerintah untuk mengentaskan kekurangan listrik masih jauh dari target. Hal itu karena kendala pada masalah teknis dan non teknis dalam prosesnya.

"Beragam peresmian yang dilakukan harus dibarengi dengan komitmen menyelesaikan proyek tersebut hingga akhir, agar tidak mandek," ungkap Rofi.

Sebelumnya menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan meski program kelistrikan 35 ribu MW yang beroperasi hanya bisa terwujud 20 ribu MW hingga target waktu yang telah ditetapkan pada 2019,  tetapi sudah lebih unggul dibanding pemerintahan sebelumnya.

"Permasalahan kalau jadinya 20 ribu MW dalam 5 tahun, ini sudah banyak. Coba lihat 40 tahun ke belakang per lima tahun ada 20 ribu MW tidak? Tidak ada. Mungkin hanya 5 ribu, ini sudah mengebut sekali," ujar dia.

Jonan mengungkapkan, saat ini baru ada satu persen pembangkit dari program 35 ribu MW yang beroperasi‎. Sedangkan 24 persen sudah masuk konstruksi, dan 24 persen sudah masuk dalam tahap jual beli listrik (Power Purchase Agreement‎/PPA). Sedangkan pembangunan jaringan transmisi kelistrikan yang sudah beroperasi mencapai 8 persen dan dalam tahap konstruksi 40 persen.

"Itu (perkembangan pembangunan pembangkit 35 ribu MW) separuh sekitar 18 ribu, dari 35 ribu MW‎," tutur Jonan.

Jonan menuturkan, perkembangan program listrik 35 ribu MW tersebut akan meningkatkan penyebaran kelistrikan (rasio elektrifikasi) di Indonesia. Dalam dua tahun, rasio elektrifikasi naik dari 85 persen menjadi 88 persen.

"Harapannya 95 sampai 97 persen. Hanya pemerataannya harus jalan. Ini yang jadi satu tantangan sendiri untuk pemerintah dan PLN," tutur Jonan.