Infrastruktur dan Perikanan Jadi Fokus BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki sejumlah fokus dalam mewujudkan program Nawa Cita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain sektor infrastruktur, perikanan juga akan menjadi fokus bagi perusahaan-perusahaan pelat merah ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, salah satu yang menjadi fokus dari program Nawa Cita yaitu membangun dari pinggiran. Ini menjadi salah satu tugas yang diamanatkan kepada BUMN‎.

"Bagaimana BUMN dengan belanja modal pada 2016 yang mencapai Rp 410 triliun dan akan ditingkatkan menjadi Rp 555 triliun pada 2017 bisa mewujudkan semua target pembangunan infrastruktur," ujar dia di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Rini menjelaskan, pemerintah telah mencanangkan pembangunan 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, dan 19 proyek jalan kereta api.  Pemerintah juga menargetkan pembangunan sejumlah waduk, dam, dan bendungan guna mendorong produksi pangan dan menjaga ketahanan pangan.

Selain infrastruktur, Rini menambahkan, pembangunan sektor perikanan dan kelautan juga menjadi fokus BUMN karena sekitar 60 persen rakyat Indonesia berada di pesisir. Dengan luas wilayah 5,8 juta kilometer persegi berupa laut atau dua pertiga dari wilayah Indonesia, sektor kelautan menjadi andalan.

"Potensi penerimaan dari kelautan juga cukup besar karena penerimaan baru mencapai sekitar US$ 3,85 miliar pada 2012," kata dia.

Penerimaan ekspor produk kelautan Indonesia saat ini kalah dibandingkan Thailand yang mencapai US$ 8,07 miliar  per tahun. Indonesia berpotensi meraup Rp 91 triliun dari sektor perikanan dan kelautan.

"Pembagian BUMN menjadi beberapa sektor diharapkan bisa mempermudah sinergi untuk mendukung akselerasi pertumbuhan, memperkuat posisi dan meningkatkan pemerataan sebagai perwujudan Nawa Cita," ujar dia.

BUMN diyakini memiliki potensi yang sangat besar dan merupakan salah satu lokomotif penggerak perekonomian nasional lewat pendapatan dan kontribusi pajaknya kepada negara.

"Sinergi yang terjadi antar BUMN, baik dalam bentuk transaksional, kerja sama, maupun kolaborasi dapat dijalankan asalkan memberikan aneka keuntungan serta memberikan dampak bagi perekonomian nasional," ujar dia. (Dny/Ahm)