Pemerintah Cari Skema Pendanaan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Sejauh ini terdapat dua skema pendanaan yang kemungkinan bakal digunakan.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 11 Nov 2016, 21:10 WIB
Diterbitkan 11 Nov 2016, 21:10 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mencari skema pendanaan ‎yang tepat untuk pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Targetnya, dalam dua pekan ke depan skema tersebut sudah ditetapkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sedang memilih alternatif pendanaan untuk proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Sejauh ini terdapat dua skema pendanaan yang kemungkinan bakal dipilih.

Skema pertama adalah kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah atau Government to Government (G to G). SKema kedua adalah skema perusahaan dengan perusahaan ‎atau Business to Business (B to B).

"Pak Bambang Brodjonegoro (Kepala Bappenas) memberikan alternatif, apakah B-to-B atau G-to-G. Ini 10 tahun grace period pembiayaan 40 tahun," kata Luhut, di Kantor Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Menurut Luhut‎, kedua pilihan skema pendanaan tersebut akan dikaji oleh Kepala Bappenas. Targetnya, dalam dua pekan ke depan sudah menemukan jalan keluar dan akan dibahas kembali dalam rapat koordinasi. "Pak Bambang sedang exercise. Tanggal 25 kita akan putuskan," ungkap Luhut.

Setelah menemukan keputusan skema pendanaan yang akan digunakan dalam proyek tersebut, Pemerintah Indonesia akan bertemu dengan Pemerintah Jepang pada Desember untuk mempresentasikan skema yang telah ditetapkan.

"Nanti minggu pertama Desember sudah terkumpul, minggu medua Desember ketemu pihak Jepang selesaikan masalah itu," tutur Luhut. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya