Sri Mulyani Minta Insinyur RI Bikin Infrastruktur Tahan Bencana

infrastruktur harus punya daya tahap terhadap potensi bencana banjir, gempa bumi, dan bencana lain dari perubahan iklim.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 22 Feb 2017, 15:30 WIB
Diterbitkan 22 Feb 2017, 15:30 WIB
20170220-Sri Mulyani Ungkap Problem Defisit Anggaran-Jakarta
Menkeu Sri Mulyani menjadi pembicara dalam seminar Problem Defisit Anggaran dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara 2017 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2). Seminar itu diselenggarakan Poksi XI Faksi Partai Golkar DPR RI. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menganggarkan alokasi belanja infrastruktur senilai Rp 387,3 triliun di 2017. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan para insinyur Indonesia untuk membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana akibat perubahan iklim.

Sri Mulyani mengingatkan berbagai proyek infrastruktur yang dibangun, seperti jalan, jembatan, bendungan, waduk, dan lainnya didesain dengan memperhatikan aspek perubahan iklim dan potensi terjadinya bencana alam yang ditimbulkan.

"Saya titip ke Pak Menteri PUPR, begitu seringnya bencana alam yang terjadi di Indonesia, kami berharap seluruh proyek infrastruktur telah memasukkan berbagai aspek perubahan iklim dan kemungkinan bencana," jelasnya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Dengan begitu, diharapkan Sri Mulyani, konstruksi bangunan infrastruktur memiliki daya tahap terhadap potensi bencana banjir, gempa bumi, dan bencana lain dari perubahan iklim.

"Saya harapkan insinyur-insinyur Indonesia mampu menjawab tantangan ini sehingga jangan sampai bangun infrastruktur sangat mahal dan dalam waktu singkat dapat dihancurkan karena perubahan iklim yang makin sering terjadi di Indonesia," pintanya.

Dia mengatakan, pemerintah bersungguh-sungguh mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Indonesia, sambungnya, memiliki pertumbuhan ekonomi cukup tinggi di dunia. Jumlah penduduknya mencapai 250 juta jiwa dengan tingkat pendapatan makin tinggi.

"Kebutuhan infrastruktur di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditahan lagi. Jadi pemerintah harus menyelesaikan pembangunan infrastruktur dengan mencari skema pembiayaan yang bukan hanya mengandalkan APBN, tapi juga mengajak peran dari swasta dalam pembiayaan infrastruktur," tutur Sri Mulyani.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya