Subsidi Tarif LRT Rp 10 Ribu per Orang pada 2019

Pemerintah memberikan subsidi tarif LRT untuk meringankan harga tiket penumpang LRT.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 10 Mar 2017, 20:42 WIB
Diterbitkan 10 Mar 2017, 20:42 WIB
Dilengkapi 6 Stasiun, Pembangunan LRT Bekasi-Cawang 18,5 Km Terus Dikebut
Pekerja menggunakan alat berat untuk menyelesaikan proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jabodetabek, Bekasi, Sabtu (25/2). (Liputan6.com/Gempur M. Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) terus dikebut demi target operasi 2019. Pemerintah nantinya akan mensubsidi tarif dengan skema Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp 10 ribu per penumpang supaya harga tiket lebih terjangkau.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan, pemerintah akan memberikan subsidi tarif untuk meringankan harga tiket penumpang LRT Jabodebek.

"Subsidi tarifnya nanti di 2019, harus nunggu jalan dulu (beroperasi)," dia berujar saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Menurut perhitungan Kementerian Perhubungan, kata Askolani, subsidi tarif atau tiket LRT sebesar Rp 10 ribu per penumpang. Asumsi jumlah penumpang sementara kurang dari 200 ribu penumpang per hari.

"Hitungan Perhubungan subsidinya sebesar Rp 10 ribu per penumpang dan jumlah penumpang di bawah 200 ribu. Itu sementara, kita akan lihat perkembangannya, kalau sudah banyak yang pakai, subsidi pelan-pelan dikurangi. Itu tahap awal supaya masyarakat bisa memanfaatkan LRT," jelas dia.

Di samping subsidi tarif, Askolani menambahkan, pemerintah akan menyuntikkan modal kepada PT Adhi Karya Tbk dan PT KAI (Persero). Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada KAI rencananya mencapai Rp 5,6 triliun sebagai investor proyek LRT Jabodetabek. Begitupun dengan Adhi Karya.

Ia menjelaskan, skema pendanaan LRT Jabodetabek kombinasi antara investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBN. Dalam proyek LRT Jabodetabek sudah melibatkan peran KAI dan Adhi Karya.

Untuk non APBN, skemanya investor akan diberikan konsesi dan penjaminan. Sementara lewat APBN dengan memberikan PMN.

"PMN sekarang sudah ada. Tahun lalu, Adhi Karya sudah dikasih PMN Rp 1,5 triliun, lalu KAI sebelumnya sudah Rp 2 triliun. Itu jadi modal awal, dan nanti kita akan lihat lagi kalau harus ada tambahan PMN, kemungkinan bisa 2018," Askolani menerangkan.

Dia menegaskan, pemerintah harus optimistis proyek LRT Jabodetabek senilai Rp 27 triliun itu selesai tepat waktu dan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat. "Mudah-mudahan bisa jalan, ini demi untuk publik dan jadi percontohan atau pilot project bagus juga," kata dia.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya