Kapan RI Bisa Terapkan Bayar Tol Tanpa Berhenti?

Liputan6.com, Jakarta Dalam peta jalan pengembangan jalan tol, Indonesia memiliki visi menerapkan sistem pembayaran tanpa henti di jalan tol atau Multilane Free Flow (MLFF) dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah memulainya dengan menggenjot penetrasi penggunaan uang elektronik (e-money) hingga 100 persen di seluruh gerbang tol pada 2017.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPJT), Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta perbankan bekerja keras untuk mewujudkan MLFF.

"Di 2017, seluruh gerbang tol ditargetkan melayani pembayaran uang elektronik 100 persen. Selanjutnya Gerbang Tol Otomatis (GTO) dilakukan secara bertahap melihat perkembangan," terang dia saat berbincang dengan Liputan6.com di kantornya, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Tahapan berikutnya, Herry menambahkan, sistem pembayaran jalan tol akan menuju pembayaran tanpa henti (MLFF) yang sudah banyak diimplementasikan negara lain, seperti Jepang, Taiwan, dan negara tetangga.

"Multilane Free Flow nanti satu tahapan lagi. Yang pasti, ini pekerjaan rumah kita secara bertahap, kita ingin suatu saat punya MLFF dan hari ini disepakati pakai uang elektronik dulu," jelasnya.

Menurut dia, Indonesia sebetulnya sudah terlambat dalam penerapan transaksi non tunai di jalan tol. Pasalnya, negara lain sudah beberapa langkah lebih maju dari Indonesia, yakni dengan menggunakan On Board Unit (OBU). Sebuah perangkat yang memungkinkan pengguna bertransaksi di gardu tol tanpa perlu menghentikan dan membuka kaca jendela kendaraan.

"Kita sudah terlambat. Umumnya negara lain sudah menggunakan OBU, bahkan Jepang sudah menerapkan MLFF walaupun tidak 100 persen tapi di sana penetrasinya sudah cukup tinggi. Sedangkan di Taiwan sudah 100 persen MLFF, dan ada beberapa negara yang menyediakan fasilitas non tunai di gardu tol," dia menerangkan.

Lantas kapan Indonesia dapat menjalankan sistem pembayaran MLFF?

Herry mengatakan, berkaca pada pengalaman negara lain, penerapan Multilane Free Flow di beberapa negara memakan waktu 15 tahun sampai 30 tahun. Malaysia, sambungnya, sudah membahas MLFF sejak beberapa tahun lalu dan belum direalisasikan sampai dengan saat ini.

"Kita sudah membahasnya secara intensif sekitar setahun lalu dan menyiapkannya, tapi saya yakin tidak akan sampai 30 tahun walaupun pertimbangannya juga aspek enforcement (penegakkan). Di DKI Jakarta saja sudah menerapkan Electronic Road Pricing (ERP), ini kan sama saja. Jadi diharapkan waktunya lebih cepat," katanya.

Sistem pembayaran MLFF, Herry bilang, akan memberikan keuntungan bagi pengguna kendaraan. "Bayar tol tanpa perlu harus berhenti sehingga efisien waktu. Kita harus meningkatkan pelayanan kepada pengguna, tanpa melupakan kelangsungan bisnis BUJT, karena jangan sampai semua pendapatan hilang dari penerapan sistem ini," harapnya.