Tingkatkan Pelayanan di Selat Malaka, RI Belajar ke Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia melalui PT Pelindo I (Persero) telah menjadi salah satu penyelenggara jasa pandu di jalur pelayaran perdagangan terpadat di dunia, yaitu Selat Malaka. Hanya saja saat ini penggunaan jasa tersebut masih bersifat sukarela.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan meningkatkan jasa pelayanan pandu yang menjadi sejarah Indonesia tersebut. Untuk itu, tidak ada salahnya jika pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan Pelindo I, berguru pada Singapura dan Malaysia.

‎"Saya minta supaya perhubungan laut itu kenal sama player di sana, kerja sama dengan Duta Besar kita yang ada di sana. Dengan begitu, kita bisa saling tukar informasi," kata Budi Karya di Jakarta, Rabu (3/5/2017).

‎Meski saat ini Indonesia menjadi salah satu penyedia jasa, belum tentu para pemilik kapal menggunakan Jasa Pelindo I. Pengalaman dan rekam jejak perusahaan Singapura dan Malaysia akan menjadi nilai lebih.

Untuk itu, peningkatan pelayanan dan profesionalitas para petugas kapal pandu diminta Budi Karya harus menjadi prioritas.

"Kita tidak harus meniru cara mereka, Singapura dan Malaysia, tapi dengan kita dekat dengan player. Kita bisa tau apa yang kurang dan harus kita tingkatkan," papar Menhub.

Seperti diketahui, pertengahan April 2017, Indonesia menunjukkan eksistensi di dunia pelayaran internasional di Selat Malaka. Pelayanan yang dikerjakan oleh Indonesia adalah jasa layanan pandu kapal di selat perdagangan terpadat di dunia itu.

Menteri Perhubungan akan meluncurkan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, yang masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

"Pemanduan kapal ini sangat penting terutama untuk menjamin keselamatan pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar melintasi jalur tersebut," jelas Budi Karya.

Menurut Budi, rencana pemanduan di wilayah ini sudah sejak tujuh tahun dibahas, tapi baru 2017 dapat direalisasikan. Selain untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, kata dia, pemanduan ini juga bertujuan ikut menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

"Kita akan jaga dan manfaatkan setiap jengkal wilayah teritorial Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang dulunya dibiarkan begitu saja, sekarang akan kita gunakan untuk kepentingan bangsa. Salah satunya adalah Selat Malaka ini, yang sudah lama dibahas, namun baru sekarang terlaksana," tegas Budi.

Menurut data, sekitar 60 ribu-80 ribu kapal per tahun dari berbagai negara, baik kapal kargo maupun kapal tanker, berlayar melintasi selat sepanjang 550 mil ini.