Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan tengah menjadi sorotan masyarakat seluruh Indonesia. Sebab, di instansi yang dipimpin oleh Budi Karya ini kembali menjadi objek perilaku korupsi beberapa staf.
Awal tahun lalu, Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) soal pungli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Bahkan, terungkapnya pungli ini, membuat Presiden RI Joko Widodo langsung mengunjungi kantor Kementerian Perhubungan pasca-OTT.
Saat itu, dikatakan Budi Karya, menjadi momen untuk memberantas tindak pungli atau sejenisnya yang ada di instansinya. Bahkan, pasca-OTT, Menhub langsung membentuk satgas pungli di instansinya.
Advertisement
Kementerian Perhubungan kembali normal dan pelayanan berjalan lebih baik. Pelayanan satu pintu yang sebelumnya berada di lantai 6, kini sudah dipindahkan di lantai dasar. Ini dilakukan, harapannya supaya pelayanan lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.
Baca Juga
Namun, kementerian yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat itu kembali perhatian seluruh Indonesia. Ini setelah salah satu pejabat eselon 1 terkena OTT pada Rabu malam (23/8). Namun, kali ini OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mencengangkan, pejabat yang diciduk KPK itu adalah Dirjen Perhubungan Laut A Tonny Budiono, yang dikenal banyak pegawai Kemenhub sebagai sosok yang "lurus-lurus" saja. Atas hal ini, Budi Karya langsung meminta maaf kepada semua pihak, mulai dari Presiden hingga seluruh masyarakat Indonesia.
"Saya merasa prihatin dan untuk itu saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Kementerian Perhubungan pada dasarnya komit terhadap upaya pemerintah dalam rangka melakulan pembersihan dari kegiatan korupsi," ucap Budi Karya, pagi harinya pasca-OTT.
Menyadari banyak menjadi sorotan banyak pihak, Budi Karya meminta kepada seluruh pegawai Kementerian Perhubungan untuk tetap bekerja seperti biasa. Bahkan, dia menjamin, kasus ini tidak akan mengganggu jalannya proyek yang tengah dikerjakan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Demi memberi contoh kepada pegawainya, Budi Karya pun tetap bekerja seperti biasa. Bahkan, hari ini Budi Karya tengah berada di Solo untuk bertemu dengan Wali Kota Solo dalam membahas progres pembangunan Kereta Bandara Internasional Adi Soemarmo.
Di tengah kunjungannya, Budi Karya mencoba kembali mengingatkan kepada para pegawai di Kemenhub untuk tidak terbawa dengan opini yang timbul di lapangan pasca-OTT tersebut. Hanya saja, kali ini pesan tersebut disampaikan melalui Instagramnya.
"Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua untuk berbuat kebaikan di setiap pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Semua insan perhubungan harus tetap semangat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Bekerja dengan baik dan ikhlas itu merupakan ibadah.
Kami ingatkan pegawai Kemenhub menghilangkan praktik korupsi dan pungli di seluruh jajaran atau akan berhadapan dengan sanksi pidana. Udahlah.
Duit akeh-akeh nggo opo, pikirane macem-macem malah ora tentrem - Uang banyak-banyak buat apa, pikiran macam-macam malah tidak tentram -BKS"
Dalam pesan yang disampaikan tersebut, Budi Karya menampilkan foto dirinya tengah berada di dalam kereta ekonomi bersama dengan istrinya, Endang Sri Hariyatie, dalam kunjungannya ke Solo.
Tas uang
Untuk diketahui, KPK menemukan sejumlah uang dari banyak tas saat melakukan operasi tangkap tangan pejabat Kementerian Perhubungan. Uang tersebut terdiri dari dolar Amerika, dolar Singapura, dan mata uang lainnya.
"Ada sejumlah uang yang diamankan. Ada yang USD, SGD, dan mata uang asing lain serta rupiah. Ada sejumlah beberapa tas," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Namun, Basaria mengaku belum mengetahui jumlah uang yang disita oleh KPK terkait OTT pejabat Kemenhub tersebut. "Kami perlu waktu untuk menghitungnya," ujarnya.
Basaria membenarkan adanya pejabat di Kementerian Perhubungan yang terjaring OTT. Dia menuturkan, penyidik telah menyegel sebuah ruangan di Kemenhub.
"Ada penyelenggara negara yang kita amankan. Dan tim juga sudah menyegel sebuah ruangan di Kemenhub," pungkas Basaria.
Advertisement