Hasil Perundingan Freeport Bakal Pengaruhi Investasi di RI

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, perundingan Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran Inc akan memengaruhi iklim investasi. Oleh karena itu, proses tersebut harus berjalan dengan baik.

Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM Riyatno mengatakan, hasil perundingan pemerintah dengan Freeport akan membawa pengaruh pada pandangan investor terhadap Indonesia. Dia mengharapkan, perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Harapannya negosiasi antara Freeport dengan pemerintah tentunya bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Berhasil tidaknya negosiasi ini tentu akan berpengaruh pada pandangan investor pada iklim usaha di Indonesia,"‎ ujar Riyatno dalam seminar membangun iklim bisnis yang kondusif bagi Indonesia sejahtera, di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Riyatno menuturkan, jika hasil perundingan menghasilkan kesepakatan menguntungkan kedua belah pihak akan menenangkan iklim investasi di Indonesia. Masyarakat pun bisa mendapat manfaat dari hasil perundingan tersebut.

"Dengan win-win solution ini perusahaan dapat investasi dengan tenang di Indonesia dan pemerintah khususnya masyarakat bisa menikmati hasil," tutur Riyatno.

Riyatno mengungkapkan, dalam perundingan sebenarnya Freeport telah sepakat untuk melepas sahamnya (divestasi) menjadi 51 persen, pembangunan fasilitas pengelolahan dan pemurnian mineral (smelter), perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta stabilitas investasi peneriman negara harus lebih besar ketika berstatus IUPK.

"Stabilitas penerimaan negara yang nantinya lebih besar dibanding dengan KK dan didukung jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk Freeport," tutur Riyatno.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali terlibat dalam perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Pada perundingan kali ini, kedua belah pihak membahas stabilitas investasi dan mekanisme pelepasan saham (divestasi) Freeport menjadi 51 persen.

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid mengatakan, sebelumnya perundingan terkait stabilitas investasi pertambangan ‎dipegang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan divestasi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

‎"Sesuai arahan Presiden sebulan terakhir, perundingan ada di Keuangan (lead) dan BUMN. Sesuai arahan Presiden, Menteri ESDM akan kembali membantu proses perundingan bersama Menkeu dan BUMN," kata dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017.

Menurut Hadi, terlibatnya kembali Jonan agar proses perundingan bisa segera mendapat titik temu, sehingga hasilnya bisa dicantumkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Untuk berunding dengan Freeport supaya bisa dicapai titik temu, sehingga persoalan segera selesai dan hasilnya akan dituangkan dalam lampiran IUPK," jelas dia.

Hadi mengungkapkan, saat ini ada dua hal yang belum bisa dimasukkan dalam lampiran IUPK, yaitu divestasi dan stabilitas investasi. Pasalnya, perundingan dua hal tersebut belum selesai.

"Kan lampiran IUPK yang sekarang yang sudah smelter. Terus nanti disitu akan ada lampiran, di mana disebutkan ada force major apa dan seterusnya itu ada rinciannya. Dan yang masih ditunggu adalah lampiran masalah perpajakan atau penerimaan negara, kemudian divestasi. Itu yang akan dirudingkan detailnya," jelas Hadi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai surat dari CEO Freeport McMoran Inc, yang berisi tentang penolakan posisi pemerintah dalam hal pelepasan saham (divestasi) 51 persen.

Jokowi mengatakan, penolakan tersebut merupakan bagian dari proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport. ‎Dia pun sudah menyiapkan tim yang terdiri dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ini kan masih proses. Nanti ketemu tim kita, Bu Menteri BUMN, Menkeu, Menko kemaritiman dalam satu tim nanti bertemu," kata Jokowi, kemarin.

Menurut Jokowi, kealotan dalam negosiasi merupakan hal yang biasa. Pemerintah Indonesia sudah tiga tahun otot-ototan (adu kekuatan) dengan Freeport dalam proses negosiasi.

"Namanya negosiasi alot ya biasa. Sudah tiga tahun kok ini otot-ototan masalah negosiasi itu," ujarnya.

Meski begitu, dia optimistis akan menemukan jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak.‎ Saat ini proses negosiasi hampir selesai, ‎Jokowi menargetkan penyelesaian secepatnya.

"Ini hampir final. Saya yakin win-win-lah. Saya yakin akan selesai.‎ Secepatnya, secepat-cepatnya. Sudah tiga tahun kita bicara ini. Tapi kan kita juga enggak mau kalau tidak dapat win-nya," tutup Jokowi.