Di Mata Pengusaha, Bagaimana Kinerja 3 Tahun Jokowi-JK?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) telah genap berusia tiga tahun. Banyak gebrakan-gebrakan yang telah dilakukan mulai dari deregulasi hingga penyelenggaraan pengampunan pajak (tax amnesty).

Dengan apa yang sudah dilakukan ini, bagaimana para pengusaha menilainya?

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai banyak hal positif yang telah dilakukan pemerintah di bawah koordinasi Presiden RI Jokowi-JK.

Pertama, baginya, pembangunan infrastruktur telah berjalan sangat cepat. Dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun ini maka akan menciptakan biaya logistik yang lebih murah.

"Kedua, daerah-daerah mulai diperhatikan, seperti di Papua, NTT, dan lainnya itu mulai ada pergerakan ekonomi. Ini patut diapresiasi," kata Hariyadi kepada Liputan6.com, Kamis (19/10/2017).

Ketiga, menurut Hariyadi, dalam tiga tahun ini, dunia mulai mengakui keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pengakuan dunia ini tidak terlepas dari beberapa indikator yang dicapai Indonesia seperti Ease of Doing Business yang meningkat, diperolehnya label investment grade dari lembaga-lembaga pemeringkat dunia dan yang terbaru adalah World Economic Forum (WEF) yang melaporkan daya saing Indonesia meningkat.

Keempat, indikator makro selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK juga cukup positif meski banyaknya ancaman dari luar negeri. "Seperti salah satunya inflasi, itu cukup diapresiasi karena cukup terjaga," tegas dia.

Tonton Video Pilihan Ini:

Terlepas dari pencapaian tersebut, Hariyadi juga memaparkan adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam dua tahun sisa masa kepemimpinannya.

Hal utama adalah koordinasi antar lembaga. Baginya saat ini banyak kasus kurangnya koordinasi ini sehingga menghasilkan data yang tidak akurat, salah satu yang dicontohkan adalah di sektor pangan.

"Misalnya, Menteri Pertanian katanya Jagung ada, tapi kenyataannya di lapangan itu barangnya sulit ditemukan bahkan tidak ada," tegasnya.

Selain itu, yang menjadi perhatian Hariyadi adalah tidak lagi ada masing-masing Kementerian/Lembaga yang mengeluarkan aturan yang justru menghambat invetasi.

"Banyak kementerian yang mengeluarkan aturan itu malah bertentangan dengan semangat pertumbuhan ekonomi. Itu yang kami rasakan," tutupnya.