Penyebab KAI Tak Bisa Jadi Investor Penuh LRT

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan pembentukan perusahaan patungan untuk menjadi investor proyek Light Rail Transit (LRT). Ini menjadi satu langkah utuk meringankan beban KAI dalam proyek tersebut.

Terkait proyek LRT ini, Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan Ahmad Bambang sedikit bercerita mengenai alasan KAI tidak bisa menjadi investor murni mayoritas di proyek negara tersebut.

Menurutnya, selama ini KAI sudah memiliki banyak tanggung jawab proyek yang harus segera dan telah dikerjakan. Sementara, proyek transportasi berbasis rel sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar.

"Kalau KAI harus mayoritas, maka utang akan makin tinggi, dan ditambah kewajibannya reaktifasi jalur KA dan bangun yang baru, maka Debt Equity Ratio-nya jeblok," kata Ahmad Bambang di Kementerian BUMN, Rabu (29/11/2017).

KAI saat ini tengah mendapatkan tugas untuk mengantikan kembali beberapa jalur kereta api, demi mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia. Seperti diantaranya jalur Bandung-Ciwidey, Ambarawa-Kedung Jati, dan jalur-jalur lainnya.

Sementara untuk pembangunan jalur baru, KAI juga tengah membangun double track di Sumatra Selatan demi mendukung arus logistik dan penumpang.

Di sisi lain, KAI juga telah menjadi investor dalam proyek KA Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kewajiban pembayaran utang terus berjalan.

"Jadi makanya JV ini nanti terbuka untuk BUMN yang bakal terlibat, seperti misalnya kan ada lahannya Perum Jasa Tirta dan RNI di proyek itu, mereka kita kasih saham saja, daripada harus kontrak 50 tahun," tambahnya.

Dalam perusahaan patungan ini, nantinya yang akan menjadi mayoritas tetap PT KAI, hanya saja porsinya tidak lebih dari 50 persen. "Kalau dengan skema dan porsi segitu, masih masuk lah," dia menandaskan. 

Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan untuk membuat perusahaan baru untuk mendanai proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara beberapa BUMN.

Rini menyebutkan beberapa perusahaan tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan mempertimbangkan keterlibatan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

"Kami usulkan bukan KAI jadi investor tapi JV yang jadi investor, jadi kami minta dibentuk seperti Railink, jadi ada perusahaan baru," kata Rini di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Rencana keterlibatan SMI ini, Rini menuturkan, karena proyek LRT Jabodebek ini dijamin oleh pemerintah. Sementara mengenai struktur pembiaan JV ini nantinya bersumber dari perbankan.

Sampai saat ini, Rini mengaku masih berkoordinasi dengan pemerintah terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Minggu depan kita akan rapat dan kita harapkan bisa diputusin semua dalam satu bulan," tegas Rini.

Dengan model JV ini, menurut Rini, banyak fleksibilitas yang bisa dilakukan, seperti penawaran saham ke publik jika proyek LRT ini rampung. "Sama juga seperti jalan tol, satu trase satu perusahaan, ke depan kalau ada investor tertarik bisa dilepas sedikit untuk bangun LRT lainnya," ujar dia.