Pemerintah Dorong Koperasi Jadi Investor Proyek Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong koperasi untuk turut menjadi investor bagi proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini guna memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Namun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak bisa sendiri.

Dia menjelaskan, dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang mencapai Rp 4.769 triliun selama lima tahun (2015-2019) sumber investasi pemerintah dari APBN dan APBD hanya sekitar 41,3 persen atau sebesar Rp 1.969 triliun.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, lanjut dia, pemerintah mendorong BUMN dan partisipasi swasta untuk terlibat dalam investasi pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks ini, melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), pemerintah ingin mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia bisa menjadi investor infrastruktur di negaranya sendiri.

"Akan sangat baik kalau investor infrastruktur berasal dari Indonesia, tidak harus BUMN saja, tapi juga bisa perusahaan swasta," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Bahkan, karena infrastruktur merupakan salah satu bisnis yang paling menguntungkan, kata Bambang, pemerintah juga mendorong koperasi bisa masuk ke infrastruktur.

"Masalahnya saat ini, masih berkembang paradigma masa lalu kalau infrastruktur pasti pemerintah. Seolah-olah pembangunan infrastruktur bukan lahannya swasta atau koperasi," lanjut dia.

Dari masalah tersebut, kata Bambang, pemerintah mulai intensif memperkenalkan dan mengedukasi jika ada bagian dari proyek infrastruktur yang bisa dikerjakan swasta atau koperasi, yang tentunya visible dan profitable buat investornya.

Menurut Bambang, dalam mengundang investor pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak pilih-pilih atau memprioritaskan negara tertentu. Pemerintah mengundang investor yang berminat dan punya kemampuan, baik kemampuan keuangan dan juga kombinasi kemampuan keuangan dan rekam jejak.

Pemerintah juga ingin investor yang masuk ke Indonesia merupakan investor yang sudah biasa dengan infrastruktur. Oleh sebab itu Bappenas sering melakukan roadshow dengan tujuan agar investor yang sudah biasa berinvestasi di infrastruktur baik di negaranya sendiri maupun di negara emerging seperti Indonesia.

"Jadi kita tidak pilih kasih dalam mengundang investor. Kita lihat siapa yang punya kemampuan, punya track record dan berminat, silahkan berpartisipasi untuk menjadi investor pembangunan infrastruktur di Indonesia," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat proses pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur. Hal tersebut agar seluruh infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah bisa selesai tepat waktu.

Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia tengah mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara lain. Selama 3 tahun terakhir pemerintah gencar membangun jalan tol, pelabuhan hingga pembangkit listrik.

"Kita sedang konsentrasi, kita ingin mengejar ketertinggalan dalam pembangunan jalan tol, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), pembangkit listrik," ujar dia dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.

Pembangunan infrastruktur ini, lanjut Jokowi, bertujuan untuk menurunkan biaya logistik di dalam negeri. Saat ini biaya logistik Indonesia merupakan yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN lain.

"Infrastruktur ini dilakukan dalam menurunkan biaya logistik. Enggak mungkin kita bersaing dengan negara lain kalau infrastruktur kita masih seperti ini. Ongkos transportasi mahal, enggak ada jalan, enggak ada pelabuhan," kata dia.

Dan saat membangun infrastruktur, yang paling dikeluhkan oleh para investor baik swasta maupun BUMN adalah proses pembebasan lahan. Oleh sebab itu Jokowi meminta agar BPN bersama Pemda bisa bekerja sama guna mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur.

"Keluhan dari investor, BUMN kita yang dapat tugas dari pemerintah adalah pembebasan lahan. Saya kira payung hukumnya sudah ada sekarang tinggal kecepatan di lapangan yang perlu kerja sama, sinergi BPN, Pemda, dan lembaga terkait," tandas dia.