Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Pemerintah Dorong Swasta dan BUMN Bangun Proyek Infrastruktur

APBN hanya dapat membiayai 8,7 persen dari total kebutuhan di sektor infrastruktur.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 18 Jan 2018, 13:18 WIB

Diterbitkan 18 Jan 2018, 13:18 WIB

FOTO: Ketika Kepala Bappenas Berbicara Optimisme di Tahun Politik

Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara pada Economic & Investment Outlook 2018, (17/1). Acara bertajuk Optimisme di Tahun Politik memberikan informasi konprehensif mengenai kondisi ekonomi dan politik. (Liputan6.com/Pool/Eko)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencoba memanfaatkan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) demi mendorong tergeraknya proyek infrastruktur pada 2018, seperti Tol Trans Jawa dan jalan paralel perbatasan di Kalimantan dan Papua.

Melalui PINA, Kementerian PPN/Bappenas coba untuk tidak tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melibatkan pihak swasta dan BUMN.

APBN sendiri hanya dapat membiayai 8,7 persen dari total kebutuhan di sektor infrastruktur. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan negara untuk melanjutkan pembangunan hingga 2019 nanti mencapai lebih dari Rp 5 ribu triliun.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, berutang memang menjadi salah satu cara untuk dapat menanggulangi biaya yang teramat besar tersebut, namun itu harus dapat disikapi secara bijak.

"Hutang negara sudah defisit, dan akan semakin besar bila melibatkan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Berutang memang perlu, tapi harus disikapi dengan bijak dan efektif," tukasnya di Kempinski Grand Ballroom Jakarta pada Kamis (18/1/2018).

"Kita harus kreatif dan progresif demi menyikapi keterbatasan ini, yaitu dengan melakukan creative financing dan alternative financing. PINA didorong sebagai salah satu pembiayaan alternatif tersebut," lanjut dia.

Melalui PINA, Bambang menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jalan bagi pihak swasta dan BUMN untuk menjadi investor pada proyek infrastruktur. "Tapi perlu diingat, kita mencari pihak swasta dan BUMN yg tidak memanfaatkan PMN," ungkap Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Serangan Udara Israel Hancurkan Permukiman dan Infrastruktur di Pinggir Selatan Beirut