RI Jalin Kerja Sama FTA dengan India, Sri Lanka, dan Bangladesh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menargetkan beberapa negara baru dalam kerja sama Free Trade Agreement (FTA). Target utamanya adalah negara-negara Asia Selatan.

Enggartiasto mengatakan, potensi pasar Asia Selatan saat ini belum tergarap oleh Indonesia. Padahal, di wilayah ini prospek konsumsi dan pertumbuhan ekonominya cukup tinggi.

"Mengenai Bangladesh, India, dan Sri Lanka itu masuk dalam target FTA selanjutnya. Namun, kita juga coba selesaikan perjanjian dengan beberapa negara yang saat ini sedang kita selesaikan," kata Enggartiasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Dengan beberapa negara baru ini, Kemendag akan melakukan komunikasi yang intensif. Ditargetkan, pada 2019 perjanjian FTA bisa direalisasikan.

Saat ini, setidaknya ada beberapa negara yang proses kerja sama FTA tengah diselesaikan oleh Kemendag, seperti Selandia Baru, Korea, dan Jepang.

Menurut Enggartiasto, kurang bisa bersaingnya produk-produk Indonesia di luar negeri karena tidak adanya kerja sama perdagangan dengan beberapa negara tujuan ekspor. Padahal di sisi lain, negara sudah bebas bea masuk dalam mengekspor produknya.

"Hampir 10 tahun belakangan kita tidak ada perjanjian dengan negara lain, baru tahun lalu dengan Chile, dan ini yang saat ini kita sedang upayakan, supaya kita bisa bersaing," tegasnya.

Disebutkannya beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia sudah lebih agresif dalam menjalin kerja sama FTA tersebut. Hal inilah yang menjadikan ekonomi negara-negara tersebut terus berkembang.

"Karena untuk pertumbuhan ekonomi itu APBN hanya motornya, lokomotifnya ya investasi dan ekspor," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kemendag akan membebaskan bea masuk produk kurma dan minyak zaitun asal Palestina yang masuk ke Indonesia.

Kesepakatan ini terjadi sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina pasca Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J Trump menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengungkapkan, pemerintah sedang membahas pembebasan bea masuk komoditas impor asal Palestina. Komoditas utama impor yang akan dibebaskan dari kewajiban bea masuk, adalah kurma dan minyak zaitun.

"Pembebasan bea masuk komoditas impor asal Palestina sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada Palestina. Sementara ini komoditi yang sedang dibahas adalah kurma dan olive oil (minyak zaitun)," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Oke menegaskan, pembebasan bea masuk atas kurma dan minyak zaitun dari Palestina ini harus terlaksana karena Kemendag sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Namun dia tidak dapat memastikan kapan mulai berlaku kebijakan tersebut.

"Ini salah satu bentuk dukungan Palestina dan harus terlaksana. Target waktu memang ada tapi tetap harus sesuai aturan sehingga regulasi perlu disusun," dia menerangkan.