Jadi Menteri Terbaik di Dunia, Sri Mulyani Masih Punya Banyak Pekerjaan Rumah

Liputan6.com, Jakarta Usai menyabet predikat sebagai Menteri Terbaik di Dunia versi World Government Summit, Sri Mulyani Indrawati dinilai tidak boleh berpuas diri.

Sejumlah perbaikan pada organisasi atau institusi Kementerian Keuangan, pengelolaan fiskal, serta pencapaian target penerimaan negara masih menjadi pekerjaan rumah dari mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Pendiri atau Chairman GarudaFood, Sudhamek AWS meminta kepada Sri Mulyani untuk terus meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang saat ini masih rendah. Ini menjadi tantangan Sri Mulyani ke depan.

"Pekerjaan rumahnya meningkatkan tax ratio. Target tax ratio 13 persen belum tercapai, sampai sekarang masih sekitar 11 persen," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Menurut Sudhamek, meningkatkan rasio pajak berhubungan dengan reformasi birokrasi yang terus dijalankan Kementerian Keuangan maupun pemerintah pada umumnya.

"Peningkatan tax ratio berkaitan dengan reformasi birokrasi. Di sinilah tantangan buat Bu Ani," ujar ‎Anggota Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) itu.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai, penghargaan Menteri Terbaik di Dunia yang disematkan kepada Sri Mulyani harus dijadikan sebagai tanggung jawab untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran.

"Dengan kebijakan fiskal yang berkeadilan dan merata. Karena indikator-indikator yang digunakan ‎juga berhubungan ke isu tersebut (kesejahteraan dan kemakmuran). Supaya tak sekedar capaian angka-angka, melainkan juga kualitas dan dampak yang luas," dia menjelaskan.

Prastowo meminta kepada Sri Mulyani untuk bisa melobi dan meyakinkan investor asing, berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, sektor moneter untuk menyusun kebijakan yang efektif.

"Kualifikasi personal dan kapasitas individual yang kuat ini kan modal besar, seharusnya bisa digunakan untuk mendorong kebijakan yang berdampak luas. Misalnya penurunan suku bunga pinjaman," terangnya.

Terutama di sektor riil. Kebijakan pemerintah diakui Prastowo ‎belum terasa dampaknya kepada industri kecil dan menengah, serta industri manufaktur. Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah, menurutnya, pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan perbaikan layer tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

"Dibutuhkan insentif untuk sektor riil, seperti penurunan tarif PPh Badan dan perbaikan bracket maupun layer tarif PPh Orang Pribadi," tutur Prastowo.