Menteri PPN: Seperempat PNS di Indonesia Lulusan SMA

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebut sebanyak 24 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia saat ini merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dengan kondisi tersebut, sangat sulit bagi Indonesia untuk mewujudkan birokrasi yang produktif.

"‎Kemarin saya kedatangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka menunjukkan data PNS hari ini, 24 persen lulusan SMA. Jadi hampir seperempat PNS kita lulusan SMA," ujar dia di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Untuk diketahui, jumlah PNS di Indonesia saat ini mencapai 4,5 juta orang atau setara dengan 1,7 persen. Jadi setiap 1,7 PNS di Indonesia melayani 100 orang. Jika dihitung, 24 persen dari 4,5 juta, berarti sebanyak 1,08 juta PNS lulusan SMA.

"Jadi artinya apa? Artinya dari segi harapan untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, reformis, market friendl‎y sangat susah. Banyak posisi teknis, jumlah PNS masih jauh di bawah standar karena lulusan SMA, jadi masih kedodoran," tutur Bambang.

Bambang mengaku, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran, terutama pengangguran terbuka terjaga 3 persen-4 persen pada 2045. Termasuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sekitar 80 persen atau meningkat dari posisi saat ini 66 persen.

"Tenaga kerja informal jumlahnya harus turun, pendidikan yang SMA ke atas sudah mendominasi. Kalau 2045 yang di atas SMA sudah 90 persen, ini akan sangat baik," tandasnya.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan ada empat tahapan yang harus dilewati aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dalam proses Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, empat tahapan itu, antara lain, pertama, tahapan seleksi administrasi. Kedua, tahapan penilaian usulan inovasi oleh tim penilai BKN.

"Ketiga, presentasi inovasi, sehingga transparan bagi ASN atau PNS yang mengusulkan KPLB. Terakhir, penetapan penerima KPLB," ucap Bima dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Hari ini, 35 ASN atau PNS calon penerima kenaikan pangkat luar biasa mempresentasikan inovasi kerja di bidangnya kepada Kepala BKN sebagai tim penilai KPLB di kantor pusat BKN.

Salah satu calon penerima KPLB, Dadang Suharto, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mempresentasikan terobosan yang sudah dilakukan di bidang layanan publik.

Namanya e-samsat yang memudahkan masyarakat Jawa Barat, khususnya pengendara sepeda motor dapat membayar pajak kendaraan bermotor via mobile banking.

"Sebelum ada aplikasi ini, pengendara motor yang akan membayar pajak kendaraannya harus ke kantor Samsat di Jawa Barat, tapi sekarang pajak bisa dibayarkan di mana pun (ATM atau e-banking)," jelas Dadang.

Hasil-hasil presentasi inovasi dari PNS calon penerima kenaikan pangkat luar biasa akan didiskusikan oleh tim penilai untuk selanjutnya ditetapkan siapa saja yang akan menerima KPLB.