Mentan Mau Bangun Kampus Pertanian Berbasis Teknologi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman berencana membangun perguruan tinggi guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Rencananya lembaga pendidikan tersebut akan digarap bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Amran menyatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan di wilayah Tangerang, Banten untuk lokasi lembaga pendidikan tersebut. Selain menggandeng Kemenristekdikti, pihaknya juga berharap bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dari luar negeri.

‎"Jadi ada lahan di Tangerang, lahan Kementan, kurang lebih 30 hektare (ha). Kami usul sinergi dengan Kemenristekdikti, kita sinergi. Kami harapkan ke depan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut Amran Sulaiman, lembaga pendidikan ini nantinya akan mengembangkan SDM di sektor pertanian melalui penerapan teknologi. Hal ini diharapkan Indonesia memiliki SDM yang andal di sektor pertanian.

‎"Untuk membangun semacam politeknik mekanisasi, dan itu mungkin teknologi pertanian atau yang jelas ini bisa menopang sektor pertanian Indonesia. Sehingga ini nanti kita bisa mencetak manusia-manusia handal dari perguruan tinggi yang kita bangun," kata dia.

Amran menyatakan, peran teknologi dalam sektor pertanian saat ini sudah tidak bisa lagi dikesampingkan. Oleh sebab itu, jika ingin bersaing, maka Indonesia juga harus menerapkan teknologi dalam pengelolaan sektor pertaniannya.

‎"Kita negara agraris, 60 persen masyarakat kita bergerak di sektor pertanian, kita tidak bisa bersaing tanpa teknologi, tanpa mekanisasi pertanian. Ini harapkan bisa secepatnya, kami ikut pada Menristekdikti," tandas Amran Sulaiman. 

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Pusat Statisk (BPS) mencatat sampai dengan minggu ke-II Januari ini, kenaikan harga beras di pasar sudah naik sekitar 3 persen. Peningkatan tersebut dianggap BPS sudah dalam kategori mengkhawatirkan atau mencemaskan.

Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengatakan, pemerintah harus mengendalikan inflasi pada 2018 yang ditargetkan 3,5 persen. Target tersebut dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Pemerintah perlu mengendalikan inflasi di 2018, karena volatile food (gejolak pangan), terutama harga beras pergerakannya sudah mencemaskan," kata dia saat Rilis Neraca Perdagangan Desember 2017 di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti menambahkan, pergerakan kenaikan harga beras di pasar hingga minggu ke-II Januari 2018 sudah mencapai sekitar 3 persen. Akhir Desember lalu, kontribusi beras terhadap inflasi sebesar 0,08 persen.

"Jadi kalau tidak dikendalikan harganya, dampaknya bisa ke inflasi Januari. Karena bobot beras ke inflasi cukup tinggi, yakni 3,8 persen. Artinya kalau ada kenaikan harga beras sedikit saja, akan berpengaruh ke inflasi," dia menjelaskan.

Yunita berharap, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI), dan pihak-pihak terkait lain dapat meredam gejolak harga beras, sehingga tidak terus naik. Salah satunya dengan kebijakan impor beras.

"Dengan adanya impor beras khusus 500 ribu ton akan membantu sisi suplai, karena kemarin kan sempat langka di beberapa pasar. Kalau suplai dibantu, bisa menekan harga beras," terangnya.

Lebih jauh dia bilang, kenaikan harga beras sekitar 3 persen sampai pekan II bulan ini, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi setiap Desember-Januari itu memang trennya harga beras naik. Kenaikannya kurang lebih sama sekitar 3 persen. Sebetulnya ini keseimbangan (suplai) antardaerah yang perlu dijaga," tandas Yunita.